Taliabu Dan Kehancuran Ekologi

Editor: Admin author photo


Oleh: Amirudin
Sekretaris Umum Badko HMI Maluku-Maluku Utara 

Bagaikan anak Ayam mati di lubung padi. 

Pepatah ini menggambarkan paradox kehidupan masyarakat Taliabu yang hidup diatas kekayaan alam melimpah, baik hasil Laut maupun darat bahkan isi perut buminya penuh dengan sumber daya mineral.

Dari aspek geografis Pulau Taliabu memiliki karakteristik sebagai daerah kepulauan, yang menghubungkan Laut banda (berhadapan dengan samudra pasifik), serta laut Maluku. Posisi geografis inilah yang mengindikasikan adanya urbanisasi ikan dari laut banda ke laut Maluku, daerah kepulauan memberi sinyal bahwa di daerah ini terdapat hamparan batu dan karang hingga plankton dan kekayaan laut sangat melimpah dan memanjakan Nelayan dengan hasil tangkapan fantastis.

Selain berprofesi sebagai nelayan, masyakarakat juga berprofesi sebagai petani cengkeh, kopra dan kakao. Dari perspektif geopolitik, wilayah Pulau yang mungil ini merupakan salah satu kawasan perbatasan terluar dan jalur pelayaran internasional dengan negara lain seperti negara Philipina sehingga memerlukan perhatian dan kebijakan khusus untuk lebih mendorong pengembangan wilayah kepulauan agar memiliki tingkat ketahanan wilayah dan ketahanan masyarakat yang baik dalam kerangka penguatan NKRI.

Berdasarkan Undang-Undang 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu, dalam penjelasan bagian 1 umum bahwa luas wilayah kabupaten pulau taliabu memiliki luas wilayah ± 1.469,93 Km2. Kalau kita mencoba menelaah Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa yang dimaksud dengan pulau pulau kecil adalah pulau yang memiliki luas wilayah ± 2.000 Km2. Itu artinya wilayah ini haruslah dirawat sesuai undang-undang 1 tahun 2014 tersebut.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2013 disebutkan bahwa Potensi sumber kekayaan alam yang besar di Pulau Taliabu sangat besar dan mencakup sejumlah komoditas strategis seperti batubara di wilayah Taliabu Timur, minyak dan gas bumi yang berada di wilayah Cekungan Sula (memanjang dari perbatasan Kab. Banggai hingga sebelah Utara Pulau Taliabu dan Mangoli) dan Cekungan Sula Selatan di sebelah Selatan Pulau Taliabu.

Bahan galian nonlogam, pasir dan batu (sirtu) terdapat di Kecamatan Taliabu Barat (Desa Nunca, Gela, Bappenu dan Pancado), Pasir Kwarsa di Kecamatan Taliabu Barat (Desa Jorjoga dan Gela), dan Andesit di Pulau Taliabu, Skist di Pulau Taliabu, dan Koalin di Pulau Mangole dan Taliabu.

Faktanya di atas daratan pulau taliabu beropreasi PT. Adidayah Tangguh berdasarkan surat keputusan bupati kabupaten Kepulauan Sula No. 60/IUP-Eksplorasi/DPEKS/2009 tertanggal 20 November tahun 2009 seluas 4.410 ha yang secara administrasi berada dalam wilayah Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Lede, dan Taliabu Barat Laut Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.

Berdasarkan Perda Kabupaten Kepulauan Sula dengan No. 03 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Sula 2011-2031, peta kawasan Hutan dan perairan Provinsi Maluku Utara dalam Surat Seputusan Mentri Kehutanan No. SK.3706/Menhut-VII/PSDH/2014, wilayah IUP PT. Adidaya Tangguh seluas 4.410 ha termasuk dalam Area Penggunaan Lain (APL) 1.090,41 ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 453,51 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 2.866,08 ha.

Sementara hasil Investigasi penulis, areal penggunaan lain (APL) serta sebagian besar Hutan Produksi yang dapat dikonversi adalah areal produksi perkebunan masyarakat yang mesti dilindungi oleh Negara yaitu perkebunan cengkeh, Kopra dan kakao. Akan tetapi sejumlah Perda, Perbub dan SK Mentri tersebut diatas, menggambarkan Negara tidak begitu konsisten dengan apa yang telah dirumuskan.
Padahal jauh sebelum pulau Taliabu menjadi daerah otonom mampu mengenjot perekonomian dan menekan angka kemiskinan dengan mengandalkan sector pertanian dan serktor perikanan.

Selain wilayah IUP PT. ADT itu diatas perkebunan masyarakat, wilayah IUP itu pula akan menghilangkan jejak perkampungan masyarakat adat (di Desa Ufung, Padang, Natang kuning, Fangu (anak dusun desa Tolong), Desa Balohang. Jika kita membuka dan menelaah pertimbangan-pertimbangan hakim putusan mahkamah konstitusi nomor 35/PUU-X/2012, maka Wilayah Ijin Usaha Pertambangan yang berada dipulau ini layak untuk di tinjau kembali.

Menurut berita yang dihimpun dari Bisnis.com pada 12 juni 2014, temuan KPK ada 97 IUP yang bermasalah di kabupaten pulau Taliabu, 
“Kadis Pertambangan Provinsi Malut, Saiful Latif, mengatakan untuk eksplorasi pertambangan di Malut terdapat paling banyak IUP bermasalah di Pulau Taliabu Kepsul, “Salah satunya luas kawasan eksplorasi milik PT Adidaya Tangguh, karena menjadi sorotan KPK terhadap izin yang dikeluarkan bupati setempat juga termasuk pembuatan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal)” katanya di Ternate, Kamis (12/6/2014)

Bahkan dalam berita tersebut Kadis Pertambangan Kabupaten Pulau Taliabu, Fifian Adeningsih Mus menyatakan, kalau ada perusahaan yang tidak ada kegiatan tambang di Kabupaten IUP-nya akan dicabut hingga tak terjadi polemik di masyarakat, tetapi nyatanya tidak terjadi upaya peninjauan ijin yang di maksud.

Informasi lainya yang dihimpun dari www.mongobay.co.id pada tanggal 2 april 2017 bahwa laporan akhir tahun Walhi Maluku Utara 2016, ijin pertambangan yang telah diterbitkan 67 IUP yang sebagian besar bermasalah dengan total konsesi IPPKH oleh PT. ADT terbagi menjadi 5 blok berlokasi di kepulaun sula dan pulau taliabu dengan total luasan mencapai 4.465,95 ha
Di area IUP ini pula, terdapat sejumlah air sungai air Samada, air Fangu, Air Balohang, Air beringin, Air Minggu, Air Ratahaya yang bersentuhan langsung dengan pemukiman warga di kecamatan Lede, Kecamatan Taliabu Barat Laut hingga Kecamatan Taliabu Barat.

Pantauan penulis, debit air sungai yang di sebutkan diatas meningkat drastis yang meninggalkan sejuta pilu (genangan air yang merembes diperkebunan warga bahkan di pedesaan dan ibu kota kabupaten).

Sudah menjadi hukum alam bahwa pohon memiliki fungsi sebagai penyerap air tanah dan penyangga aliran air diatas permukaan tanah serta menjadi penyuplai oksigen di udara untuk keberlangsungan makhluk hidup lainnya.
Akan tetapi, ketika ekologi hutan (penggundulan hutan) tidak terjaga dengan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, Apalagi kerusakan itu digusur dengan eksafator & borduser, pembangunan simelter dan bangunan industry pertambangan lainnya, sudah tentu erosi dan sedimentasi serta banjir dan kekeringan menjadi fenomena baru yang sangat mempengaruhi keadaan social budaya masyarakat sekitar.

Pekerjaan terberat pemda Kabupaten Pulau Taliabu maupun pemda provinsi Maluku Utara adalah menegakan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Maluku Utara Tahun 2018-2038.

Dalam Pasal 34 Ayat 1 Pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan upaya perwujudan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terdiri atas: a. aktivitas yang diperbolehkan; b. aktivitas yang tidak diperbolehkan; dan c. aktivitas yang diperbolehkan setelah memperoleh izin. Penjelasan huruf b dalam pasal 34 ayat 1 di jelaskan pada pasal 42 ayat 7 bahwa Ketentuan umum kegiatan yang tidak boleh dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b di Zona KPU-W poin a yaitu kegiatan pertambangan.

Dampak lingkungan yang paling sensitif adalah pembuangan Tailing terkesan ugal-ugalan yang bersentuhan langsung dengan sungai-sungai yang disebutkan sebelumnya.

Bagaimana tidak, pembuangan tailing langsung diatas tanah yang ditimbun berbentuk bendungan beralaskan Tarpal. Potensi pencemaran lingkungan sangat memungkinkan, bahkan diduga bebarapa titik air sungai (sungai Fangu dan sungai Balohan) telah tercemar.

Hal yang sama, dalam keterangan pegiat Lingkungan Jaringan Advokasi tambang (JATAM) dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan (KIARA) dalam keterangan persnya di media suara.com pada tanggal 05 Maret 2020, bahwa PT. Trimegah Bangun Persada yang beroperasi di Pulau Obi telah mengantongi izin lokasi perairan dari Gubernur Maluku-Utara dengan Nomor SK 502/01/DPMPTSP/VII/2019 sejak 2 Juli 2019 lalu. Menjadi pelajaran berharga agar dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus mengedepankan etika lingkungan (environmental ethics), sehingga pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil semestinya menjadi wilayah konservasi yang harus dilindungi oleh Negara untuk kepentingan utuhnya toritorial NKRI maupun sebagai pertahanan dan keamanan Negara.

Selain itu, pembuangan limbah di wilayah strategis pulau taliabu (perjumpaan laut banda dan laut Maluku), sangat berakibat fatal terhadap keberlangsungan hidup biota laut. Hal ini bukan sekedar asumsi liar, melainkan tertuang dalam perda nomor 2 tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku Utara.

Itu menunjukan disebabkan proses pembahasan analisis dampak lingkungan (ANDAL) dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) tidak sesuai prosedur, dimana uji public hanya melibatkan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten kepulauan sula. Bahkan amdal infrastruktur tentang terowongan diduga tidak jelas.

Selain itu, Akibat dari aktivitas perusahan tersebut dalam membangun pelabuhan Port Tolong, telah merubah bentuk pesisir pantai dengan membelah pantai ±300 M2 hingga berakibat terhadap perubahan siklus arus laut dan sangat berpengaruh tehadap kesehatan ekosistem terumbu karang serta aktivitas laut lainnya.

Selain itu, pembangunan konveyor, warga yang dulunya berkebun singkon (wilayah pantai mbose sekitar 2 km dari bibir pantai) untuk memenuhi kebutuhan pangan local, kini harus ketergantungan dengan beras yang bersumber dari Luwuk (Sulawesi tengah). Ini menunjukan masyarakat terkonversi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industry.

Relasi Ketersediaan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan sosial Pelabuhan Port Tolong dalam tidak terdaftar dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang RTRW Provinsi Maluku Utara, hal ini sejalan dengan aktivitas masuknya tenaga kerja asing (TKA) dari sulawesi tengah (Luwuk) yang masuk ke perusahan PT. ADT dan perusahan konsorsium lainnya, luput dari pantauan pemerintah kabupaten pulau Taliabu maupun pemda provinsi Maluku Utara.

Tenaga kerja local maupun dari daerah lain tersisih dari aspek kesejahteraan. Data Ukurannya adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam hal jam kerja diberlakukan 40 jam/minggu dengan ketentuan 5 hari kerja x 8 jam dan 6 hari kerja x 7 jam setiap minggunya, jadwal kerja yang diberlakukan di perusahan 10 minggu x 2 minggu. Upah tenaga kerja dalam kontrak pada tahun 2020 adalah Rp. 3.426.000/bulan.

Sebab itu upah pekerja dalam sebulan atau selama 160 jam kerja terbayarkan, namun jam kerja Lembur (lebih dari 8 jam seperti dalam UU 13 tahun 2013 tentan ketenagakerjaan) selalu terpotong ½jam/30menit/hari. Sehingga, dapat disimpulkan perusahan mengelabui buruh/pekerja dengan mendapatkan akumulasi upah seluruh pekerja. Hal ini menunjukan keberpihakan perusahan terhadap pekerja tidak transparan. (*)

Share:
Komentar

Berita Terkini