Wawali Sebut Anggota DPRD Tikep Ragu Independen BPK Malut

Editor: Admin author photo
Dprd Kota Tikep Saat Melakukan LPP APBD Tahun 2019 

TIDORE-
Sikap 16 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan (Tikep) menolak Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2019.  Hal itu ditanggapi dingin Walikota Ali Ibrahim dan Wakil Walikota Muhammad Sinen.

Menurut Ali Ibrahim penolakan LPP APBD Tahun 2019 dinilai lucu. Meskipun 16 anggota terlihat kompak, namun orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan itu menganggap bukanlah persoalan yang luar biasa melainkan biasa saja.

"Kalau mereka menolak LPP yang didalamnya berisi soal agenda perjalanan dinas Walikota dan Wakil beserta program kegiatan lainnya. Seharusnya pada pembahasan APBD 2019 itu mereka sudah menolak bukan diketuk untuk disetujui. Lagi pula dalam APBD 2019 juga terinklut biaya perjalanan dinas DPRD Kota Tikep, Gaji dan tunjangan beserta uang makan dan biaya honor para pegawai yang sudah mereka pakai, lalu hari ini mereka menolak, inikan lucu,” ungkap H. Ali Ibrahim dengan nada santai  saat ditemui usai mengikuti paripurna LPP APBD 2019  berlangsung di Kantor DPRD Kota Tikep, Kamis, (30/7/20).

Ali Ibrahim pun membeberkan dalam APBD Tahun 2019. Anggaran yang dipergunakan oleh DPRD Kota Tidore Kepulauan juga terdapat temuan dari BPK. Akan tetapi saja temuan tersebut sudah dikembalikan. "APBD Tahun 2019 memang ada temuan termasuk di DPRD namun sudah dikembalikan," terangnya.

Tak hanya itu, penolakan 16 anggota dewan terhadap LPP APBD Tahun 2019. Itu pun ditanggapi santai Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen. Baginya, dalam paripurna LPP APBD Tahun 2019 seharusnya DPRD melalui fraksi-fraksi lebih memusatkan perhatian terkait dengan temuan-temuan BPK bukan pada persoalan program kegiatan yang sudah disetujui pada saat pembahasan APBD Tahun 2019.

Menurutnya, program-program yang disoalkan oleh DPRD seharusnya sudah tuntas pada saat pembahasan, bukan kembali membahas di saat paripurna LPP APBD Tahun 2019.

"Hampir sebagian besar pandangan fraksi tidak menyentuh pada hasil temuan BPK. Padahal seharusnya fraksi-fraksi bisa fokus ke arah situ. karena saat ini sudah seharusnya kita masuk pada tahapan evaluasi penggunaan anggaran bukan lagi masuk pada soal pembahasan program," jelasnya.

Lanjut Wawali, lagi pula untuk APBD Tahun 2019. Kota Tidore Kepulauan telah mendapat penghargaan berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terkait dengan pengelolaan keuangan negara. Olehnya itu, jika DPRD menolak LPP APBD 2019, maka sama halnya dengan DPRD menganggap remeh lembaga independen seperti BPK yang memiliki kewenangan untuk mengaudit keuangan negara atau daerah.

"Sikap DPRD ini sama halnya mereka membantah Hasil dari BPK sebagai lembaga negara yang kredibel dan kapabel. Padahal kita tahu bersama bahwa BPK merupakan lembaga independen, selain itu metodologinya juga sudah teruji dan jauh dari unsur politik, berbeda dengan DPRD yang merupakan lembaga politik yang tidak punya argumentasi akademik, metodologi dan kapasitas untuk mengaudit keuangan daerah/negara. Untuk itu sikap penolakan DPRD ini, sebenarnya mereka mau tolak unsur laporan yang mana serta argumentasi akademiknya seperti apa," tandasnya.

Imbas dari penolakan LPP APBD Tahun 2019. Itu sontak membuat Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Achmad Ishak ikut angkat bicara.
Achmad menjelaskan Ranperda tentang LPP APBD Tahun 2019 diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Sebab undang-undang tersebut tidak mengisyaratkan tentang menolak atau menerima, sehingga apapun sikap DPRD tidak berdampak apa-apa terhadap Pemerintah Daerah. Karena kewenangannya dikembalikan ke Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti ke Gubernur tanpa harus melalui DPRD.

"Kalau tidak ada keputusan bersama, maka Pemerintah Daerah (Walikota) bisa melanjutkan LPP APBD dengan peraturan Walikota ke Gubernur, dan apabila dalam jangka waktu tertentu Gubernur tidak mengeluarkan keputusan, maka kepala Daerah (Walikota) berhak mengeluarkan Peraturan Walikota tentang Ranperda tersebut,” cecarnya.

Sekedar diketahui, terkait dengan penolakan LPP APBD 2019 ini ditunjukkan oleh 16 anggota DPRD saat melakukan voting pada saat rapat paripurna, mereka diantaranya Mochtar Djumati, Ratna Namsah, Malik Muhammad, Kader Hamzah, Umar Ismail, Ridwan Moh. Yamin, Wahab Samad, Mahmud Muhammad, Fahrizal Amirudin Do. Muhammad, Naser Rabo, Syafril Lasidji, Elvri Conoras, Murad Polisiri, Muhammad Hi. Fatah, Riri Aisyah Do Taher, dan Asma Ismail.

Semtara yang menerima diantaranya Ahmad Laiman, Ahmad Ishak, Husain Ibrahim, Marwan Suwardi, Husen Bin Syeh Abubakar, Abd Djalal Radjabessy, dan Abdurrahman Arsad. sementara yang tidak hadir dalam agenda tersebut diantaranya Ahmad Zen dan Adelan Amir. (Aidar/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini