Akademisi Tantang Sekda Malut Laporkan ASDP Ke Polisi

Editor: Admin author photo
Mukhtar Adam Akademisi Unkhair Ternate. (foto:ist)
Ternate,-Keputusan pihak ASDP Cabang Ternate menaikkan tarif trayek antar daerah dalam wilayah Provinsi Maluku Utara (Malut) ditengah wabah covid-19 sangat disayangkan dosen ekonomi Universitas Khairun (Unkhair), Mukhtar Adam.

Pasalnya peraturan Gubernur belum di terbitkan tapi pengusaha sudah naikkan tarif, artinya ASDP melanggar maka ia menantang sekda Malut untuk melapor ke polisi sebagai tindakan pemerasan kepada rakyat.

Lebih disayangkan lagi adalah Pemprov Malut yang terlihat tidak memiliki ketegasan dalam bersikap. Dilansir dari habar.id, Rabu (12/8/2020), Mukhtar mengaku kebijakan kenaikan tarif sudah direncanakan dua bulan lalu. Dimana ASDP mengajukan ke Pemprov untuk menaikkan tarif. Bahkan dalam hasil diskusi Dinas perhubungan Malut, operator, DPRD Provinsi (Deprov) dalam diskusi Si’De’Go, pemprov sudah menyetujui kenaikan tarif atas usulan ASDP, dan perusahaan swasta malah pakai ancam akan meninggalkan Malut jika Pemprov tidak menyetujui kenaikan tarif.

“Atas dasar ancaman itu pemprov lalu takut kepada pengusaha angkutan antar pulau dan memberikan rekomendasi menaikkan tarif dengan alasan biaya operasional dan selama Covid-19 mereka mengalami kerugian efek dari kebijakan pembatasan,” katanya.

Lanjut masih dari Habar.id Mukhtar mengatakan, jika alasan ASDP menaikkan tarif karena rugi, maka harus diketahui juga bahwa semua perusahaan di dunia mengalami kerugian akibat Covid-19, semua pelaku bisnis sadar efek pandemi Covid-19 pada kerugian maka tidak cukup alasan menggunakan Corona sebagai alasan kenaikan tarif.

Masih Mukhtar bilang, kalau kebijakan per tiga tahun penyesuaian tarif, itu kebijakan yang biasanya diterbitkan menyesuaikan dengan angka inflasi, namun fenomena berbeda dengan suasana normal, sehingga tarif tidak bisa dilakukan selama masa pemulihan yang ditetapkan dalam perpu nomor 1 tahun 2020 yaitu 2020-2023.

Artinya, dalam kondisi pemulihan ekonomi akibat serangan Covid-19, maka seluruh instrumen kebijakan dibidang ekonomi dibutuhkan pendalaman yang lebih matang, sehingga tidak membebankan perekonomian makin jatuh ke krisis di tengah kebencanaan.

“Jika sekda menyebut, pergub belum di terbitkan tapi pengusaha sudah naikkan tarif, artinya ASDP melanggar maka berani tidak sekda melapor ke polisi sebagai tindakan pemerasan kepada rakyat dengan menaikkan tarif sepihak oleh ASDP yang tidak sesuai peraturan perundang undangan menaikkan tarif didasari pada Pergub,”
pungkasnya.

Seraya mengatakan jika sekprov tidak berani artinya ada yang salah dalam tata kelola di bidang perhubungan yang melakukan penyesuaian tarif dan kebijakan pemprov. Sementara, pihak ASDP Cabang Ternate belum berhasil dikonfirmasi. (red/habar.id)
Share:
Komentar

Berita Terkini