Bawaslu Malut Bakal Dilaporkan ke DKPP

Editor: Admin author photo
Muhammad  Konoras (Kuasa Hukum Disdikbud Malut)

TERNATE- Pengacara senior Muhammad Konoras mengatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selain berfungsi sebagai pengawas pemilu, juga sebagai hakim yang akan memeriksa dan mengadili sengketa pemilu dan pelanggaran-pelanggaran lainnya, termasuk memeriksa dan mengadili ASN yang diduga tidak netral. 

Konoras mengingatkan kepada Bawaslu Provinsi untuk mampu membedakan antara memberi dukungan politik dan menegakkan sebuah aturan. "Patut diketahui bahwa Kadis Pendidikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menerbitkan sebuah surat atau SK sekaligus memiliki kewenangan untuk mencabut kembali. Dan karena itu setiap klausul akhir dari sebuah keputusan selalu disertai dengan kalimat: apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki seperlunya," urai Muhammad Konoras melalui pres release kepada wartawan media ini, Jumat (28/08/2020).

Pengacara senior di Malut ini mewanti-wanti agar Bawaslu Provinsi tidak berkomentar macam-macam. "Termasuk menyatakan pasal-pasal yang dilanggar oleh klien kami (Kadis Pendidikan Provinsi Malut) ke publik. Karena, selain sebagai pengawas pemilu, Bawaslu berfungsi sebagai penyelidik/pemeriksa serta hakim jika perkara sengketa atau pelanggar itu disidangkan," ucap Konoras, tegas.

Bagi Konoras, soal penarikan maupun pembatalan surat keterangan dari Disdikbud Provinsi Malut yang sebelumnya telah diterbitkan yang ditandatangani Sekretaris Disdikbud soal ijazah Usman Sidik yang oleh publik diduga palsu, tak ada kaitannya dengan kepentingan politik praktis. 

Makanya, dia menganggap Bawaslu Provinsi Malut tak  memahami benar tentang tugas dan fungsinya. Artinya, kata dia, jangan sampai Bawaslu dianggap bermain politik yang dibungkus dengan kewenangan. 

Konoras menambahkan pernyataan Bawaslu melalui sejumlah media massa, terkait dengan laporan Tim Hukum Usman Sidik ke Bawaslu yang terkesan menyerang Disdikbud merupakan suatu pelanggaran etika berat. "Karena Bawaslu telah berpendapat sebelum memeriksa dan mengadili di persidangan," ujar Muhammad Konoras.

Untuk itu, selaku Tim Hukum Kadis Pendidikan Provinsi Malut, Konoras akan mempertimbangkan dan melakukan legal opinion terkait dengan pernyataan Bawaslu. "Jika memenuhi syarat formil akan kami bawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," pungkasnya. (red/tim)

Share:
Komentar

Berita Terkini