Dua Daerah di Malut Realisasi NPHD KPU Kurang dari 40 Persen

Editor: Admin author photo
Foto: Dialog publik bersama Jurnalis Maluku Utara
TERNATE- Berdasarkan data Direktorat Jenderal  Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (per 12 Agustus 2020). Ada sejumlah kabupaten penyelenggara Pilkada  khususnya di Provinsi Maluku Utara belum merealisasikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada KPU dan Bawaslu.

Berikut Kabupaten yang belum realisasi 100 persen NPHD kepada KPU dan Bawaslu sebagai berikut:

Realisasi NPHD KPU
1.Kabupaten Halmahera Utara (39,43%)
2.Kabupaten Halmahera Barat (34,99%) 
3.Kabupaten Pulau Taliabu (41,34%)
4.Kabupaten Halmahera Timur (50,89%)
5.Kabupaten Kepulauan Sula (75,92%)

Realisasi NPHD Bawaslu
1.Kabupaten Halmahera Utara (42,04%)
2.Kabupaten Halmahera Timur (51,68%)
3.Kabupaten Pulau Taliabu (80,01%)
4.Kabupaten Halmahera Barat (50,00%)

Sementara itu terdapat dua daerah yang realisasi NPHD KPU kurang dari 40 persen diantaranya Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) yang harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Otonomi Daerah Biro Pemerintahan Provinsi Maluku Utara, Taufiq Marasabessy, bahwa langkah selanjutnya pak gubernur akan menyurat kembali untuk yang ketiga kalinya, karena sebelumnya dua kali kita sudah melayangkan surat. Bahkan bapak gubernur meminta dan menegaskan dalam waktu sesegera mungkin kepala daerah harus menyelesaikan kewajiban untuk  mentransfer anggaran Pilkada sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“ Jikalau memang tidak dihindakkan, maka Kementerian Dalam Negeri sendiri melalui Mendagri yang akan memanggil kepala daerah yang bersangkutan untuk menjelaskan apa yang menjadi kendala terkait dana itu,” tutur Taufiq usai melaksanakan dialog publik bersama dengan Jurnalis Malut di Sahid Hotel di Ternate, Jumat (14/08/2020).

Taufiq menambahkan anggaran Pilkada tidak di refocusing maupun relokasi, sehingga tidak ada alasan bagi Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pilkada untuk tidak mentransfer dana tersebut. Dan anggaran itu tidak bisa digunakan untuk kegiatan yang lain, selain Pilkada.

“ Karena sejak awal Pemerintahan Pusat melalui Kemendagri itu sudah menjamin anggaran tersebut tidak boleh diutak-atik maupun dilakukan pengurangan dan pergeseran,” tegasnya.

Taufiq menekan perlu adanya perhatian Pemerintah Daerah terutama Bupati/Walikota yang melaksanakan Pilkada agar segera merealisasikan anggaran NPHD tersebut. “ Apalagi KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan tahapan pilkada sangat bergantung pada anggaran dimaksud,”pungkasnya.

Disentil mengenai sanksi bagi kepala daerah yang tidak merealisasikan 100 persen anggaran NPHD KPU dan Bawaslu pada pilkada serentak 2020. Menurutnya, gubernur tidak mempunyai wewenang dalam konteks itu, tetapi yang pasti teguran, pembinaan dan pengawasan selalu dilakukan dengan memberikan batas waktu agar sesegera mungkin direalisasikan. 

“ Untuk sanksi itu wewenang Kementerian Dalam Negeri melalui Menteri Dalam Negeri,” tutupnya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut kepala daerah bisa mendapat sanksi pemberhentian sementara jika hambat pencarian NPHD untuk Pilkada serentak 2020. Sebagaimana dilansir CNN Indonesia, saat jumpa pers di Kantor KPU Pusat di Jakarta, Kamis (23/1).

Tito menyampaikan sanksi pemberhentian sementara bisa diberlakukan karena kepala daerah dianggap menghalangi pilkada yang merupakan strategis nasional. Aturan soal itu, kata Tito, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“ Agenda nasional ini harus dilaksanakan juga, disukseskan juga oleh pemerintah daerah. Sanksi itu ada pada UU itu. UU 23/2014, mulai teguran sampai ke pemberhentian sementara bisa dilakukan,” kata Tito. (ric/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini