Empat Fraksi Tak Punya Dasar Hukum Tolak LPP APBD Tahun 2019

Editor: Admin author photo
Suasana paripurna di Kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan (foto/Dar)
TIDORE- Sikap empat (4) Fraksi DPRD Kota Tidore Kepulauan (Tikep) yakni Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat dan Fraksi NasDem yang bersikukuh menolak Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 dinilai tidak berdasar.

Karenanya, aksi penolakan LPP APBD tidak diatur dalam Tata Tertib (Tatib) DPRD Kota Tidore Kepulauan. Hal itu diungkapkan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tikep Hj. Kartini Elake. Kendati begitu, justru Kartini menyesalkan sikap empat fraksi khususnya Ketua DPRD Kota Tikep Ahmad Ishak yang membuka ruang untuk melakukan voting akibatnya muncullah penolakan LPP APBD Tahun 2019.  

“ Penolakan empat fraksi sampai inikan tidak ada keputusan yang dilahirkan secara kelembagaan (DPRD-red), sehingga keputusan tersebut dianggap tidak ada persetujuan bersama,” tutur Kartini Elake kepada wartawan media ini, Rabu (05/08/2020).

Kartini menambahkan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014  maupun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 itu tidak ada yang namanya penolakan LPP APBD  melainkan sebatas persetujuan bersama dengan catatan. Tak hanya itu, dalam tata tertib DPRD juga tidak ada point yang menjelaskan soal penolakan LPP APBD. Lantas DPRD menolak dengan menggunakan dasar hukum yang mana. 

“ Jadi saya anggap ini menjadi kekeliruan bersama sehingga kedepan kita perlu belajar lagi,” cecar Elake.

Menurut Kartini LPP APBD ini berbeda dengan Perda Pelaksanaan APBD.  Yang mana DPRD dapat melakukan evaluasi, apabila terjadi hal-hal yang dianggap menyimpang. Akan tetapi untuk LPP APBD, maka DPRD sudah tidak punya kewenangan untuk mengevaluasi melainkan tinggal dicocokan antara penetapan APBD dan realisasi APBD beserta sejumlah poin lainnya sebagaimana yang termuat dalam Pasal 320 Ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014.

“ Bagaimana mungkin mereka bisa menolak sementara anggarannya sudah dipakai secara bersama. Selain dari itu, LPP APBD ini juga sudah diaudit oleh lembaga independen yang dipercayakan oleh Negara seperti BPK. Justru DPRD melalui Fraksi Nasdem telah mengakui itu, jadi tidak mungkin dalam satu mata anggaran kemudian dicairkan, tetapi tidak ada dalam APBD,” pungkasnya.

Justru kata Kartini Elake, anehnya DPRD merasa janggal dengan penggunaan anggaran 2019. Maka kenapa tidak dilakukan pemanggilan terhadap instansi terkait untuk dimintai penjelasan kemudian diselesaikan sebagai wujud dari pengawasan pada tahun tersebut. Malah setelah semua sudah selesai diaudit dan sama-sama mengakui hasil audit itu baru kemudian dipersoalakan, terangnya.

Kendati demikian, Sekda berharap untuk kedepannya DPRD dan Pemerintah Daerah dapat mensinergikan satu kesepahaman bersama untuk membangun Kota Tidore Kepulauan. Pasalnya Pemda bukan musuh DPRD melainkan mitra strategis, karena posisi Pemda dan DPRD itu sejajar.

"DPRD bukan musuh Pemda. Begitupun sebaliknya, maka harapan saya kedepan kita dapat membangun mitra strategis untuk memajukan daerah, kasihan masyarakat yang kena imbas akibat polemik yang dibangun,” kata Elake. (Aidar)
Share:
Komentar

Berita Terkini