Imbas dari Penolakan LPP APBD, Pemkot Tikep Usulkan Perkada

Editor: Admin author photo
Foto/Ist.
TIDORE-Pemkot Tidore Kepulauan resmi mengajukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) sebagaimana ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Hal itu dilakukan Pemkot Tikep. Setelah tidak ada persetujuan bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah terkait dengan LPP APBD Tahun 2019. Hal itu yang menyebabkan Pemkot Tikep kemudian melakukan penyusunan Perkada untuk ditindaklanjuti ke Provinsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 323 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

"Sejak dua hari kemarin kami sudah melakukan penyusunan Perkada dan diserahkan ke Bagian Hukum untuk dipelajari sesuai dengan aturan, sehingga hari ini diserahkan ke BPKAD untuk dibawa ke Provinsi," tutur Kartini Elake kepada awak media di Tidore, Rabu (05/08/2020).

Terkait sikap penolakan LPP APBD Tahun 2019. Menurut Kartini, sesungguhnya tidak berpengaruh sama sekali terhadap Walikota dan Wakil Walikota. Karena sikap yang ditunjukan empat fraksi ini tidak bisa menjatuhkan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang sebelumnya.

"Lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2014, maka secara langsung telah mengamputasi kewenangan DPRD untuk melakukan Impechment (Pemakzulan) terhadap Kepala Daerah, sehingga sikap penolakan yang dilakukan oleh mereka (Empat Fraksi-red) ini tidak berpengaruh terhadap Pemerintah Daerah,” tegas Elake. (Aidar/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini