Pj. Sekda Sebut F-PKB Tidak Tuntas atau Salah Membaca APBD

Editor: Admin author photo
Pj. Sekda Kota Tidore Kepulauan Hj. Kartini Elake
TIDORE-Biaya sewa transportasi Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan yang menjadi di sorotan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) karena dianggap terjadi double anggaran. Hal itu ditanggapi Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Hj. Kartini Elake. Menurut Kartini, biaya transportasi tersebut sudah masuk dalam biaya perjalanan dinas.

“ Fraksi PKB sepertinya tidak tuntas atau salah membaca APBD. Pasalnya, apa yang kemudian dipersoalkan oleh F-PKB ini sesungguhnya tidak benar. Karena biaya transportasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah itu sudah diatur dalam undang-undang Keprotokolan,” cecar Kartini Elake, kepada wartawan media ini, Rabu (05/08/2020).

Justru Kartini menjelaskan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu merupakan simbol daerah yang merupakan pejabat negara yang pelayanannya diberikan kekhususan. Berbeda dengan DPRD hanya sebatas pejabat daerah dan kalau disetarakan dengan eksekutif, maka DPRD itu sama seperti pejabat eselon II,” tuturnya.

Untuk itu, kata Kartini,  DPRD tidak bisa diberikan kekhususan seperti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebab terkait dengan biaya transportasi, Perjalanan Dinas dan uang harian itu tiga hal yang berbeda, sehingga hal itu tidak bisa disamakan dengan DPRD, karena itu sudah diatur dalam Undang-Undang Keprotokolan.

"Kalau DPRD itu sama dengan pejabat eselon II yang cuma dapat uang harian didalamnya sudah berisi tentang perjalanan dinas, transportasi dan makan minum, tetapi kalau kepala daerah itu diatur lain, mereka punya makan minum, uang harian dan transportasi itu diatur secara terpisah,” pungkas Kartini.

Kartini menambahkan, biaya perjalanan dinas keluar daerah bagi walikota dan wakil walikota misalnya biaya nginap di hotel saja bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah diharuskan tinggal di hotel berbintang lima, tetapi jika kepala daerah hanya mau nginap di hotel biasa itu tidak masalah tinggal dihitung berdasarkan dimana mereka nginap.

“ Jadi pelayanan untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memang sangat dikhususkan, karena mereka adalah simbol negara,” kata Elake. (Aidar)

Share:
Komentar

Berita Terkini