PMII Halsel dan IPPMOR Polisikan Kades Orimakurunga

Editor: Admin author photo
Aktivis IPPMOR dan PMII saat melaporkan ke Kepolisian (foto:ist) 
LABUHA - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Halmahera Selatan dan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Orimakurunga (IPPMOR) resmi melaporkan Kepala Desa Orimakurunga Bahmid Syukur di Polres Halmahera Selatan, pada Rabu (19/08).

Sebelum melaporkan Bahmid Syukur di Polres Halsel atas dugaan tindak pidana korupsi itu, PMII Cabang Halsel dan IPPMOR melakukan aksi di depan kantor dinas Pemberdayaan Desa, Inspektorat, Polres dan kantor DPRD Halsel.

Koordinator aksi Mudafar Hidin mengatakan kantor tersebut tidak bertuan alias kantor DPMD tidak ada aktifitas perkantoran, berbeda dengan Inspektorat langsung ditemua Kepala Inspektorat Halsel Slamet AK.

"Aksi kami tadi di DPMD kantor tidak ada aktifitas perkantoran dan bagi kami ini juga repot maka dari itu kami minta Bupati Bahrain Kasuba mengevaluasi Bustamin selaku Kadis DPMD,"pinta Mudafar. Rabu (19/08).

Sementara di kantor DPRD, Mudafar mengaku langsung ditemua sejumlah anggota DPRD Komisi satu untuk melakukan hering sesuai tuntutan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan terduga Bahmid Syukur Kades Orimakurungan Kecamtana Kayoa Selatan.

"Korupsi yang dilakukan Bahmid Syukur pada tiga tahun belakangan ini mulai dari tahun 2017-2018 hingga 2019 ini. Pada tahun 2017-2018 kasusnya yang saat ini telah ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut). Kasus itu juga belum tuntas," akuinya.

Selain itu, Aktivis GMNI itu menegaskan sejumlah dugaan korupsi dilakukan Bahmid Syukur pada tahun 2019 adalah kegiatan Mark-Up dan fiktif dari dana desa.

"Tidak transparansi pengelolaan anggaran seperti pembangunan rehabilitas peningkatan pelabuhan perikanan senilai 132 juta, peningkatan rehabilitas sarana prasarana senilai 106 juta sekian dan pemasangan internet senilai 35 juta," ungkapnya.

"Pengadaan mesin sanyo air bersi 12 Iunit senilai 12 juta dan pertanian dan peterbakan 36 juta itu fiktif sebab sanyo hanya 1 satu Iunit dan pertanian dan perikanan tidak ada," sambungnya.

Sementara itu satu orator Muhlis Latif mendesak agar DMPD Halsel menahan pencairan anggaran untuk Desa Orimakurunga, meminta Satuan Reskrim Polres Halsel untuk melidik indikasi korupsi yang dilakukan Bahmid Syukur.

"Kami meminta Komisi satu DPRD agar mengawal proses hukum yang kami laporkan tadi ke Polres Halsel," tegas mantan Ketua Cabang PMII Labuha itu. Sembari menyebut Inspektorat Halsel wajib hukumnya melakukan audit ulang Desa Orimakurunga tahun 2017-2018 sebab banyak kegiatan yang secara nyata tidak sesuai namun hasil audit hanya menemukan kekurangan volume sekecil lima juta.

"Inspektorat tidak bole asalan harus audit ulang dua tahun itu sebab terkesan Inspektorat main mata dengan Bahmid Syukur karena temuannya sangat tidak masuk akal," tutup aktifis PMII itu.

Sampai berita diterbitkan pihak terkait masih dalam usaha konfirmasi wartawan kami. (Red-tim)
Share:
Komentar

Berita Terkini