PMII Malut Minta Gubernur Tidak Terbitkan Pergub Penyesuaian Tarif 20% ASDP

Editor: Admin author photo
Ketua PKC PMII Yuhlif Assegaf (foto:ist)
Ternate-Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Maluku Utara menolak usulan  penyesuaian tarif  Perseroan Terbatas Angkutan Sungai, Danau Dan Penyebarangan (PT. ASDP) Kota Ternate yang menaikan tarif 20 persen, hal ini dinilai sangat tidak manusiawi.

Ketua PKC PMII Malut Yuhlif Assegaf meminta pemerintah provinsi untuk tidak menerima usulan yang di berikan oleh PT. ASDP Kota Ternate.

“ Kami secara institusi meminta kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk tidak menerimah usulan ini, sebab menurut hemat kami ini dilakukan bukan karena pertimbangan pademi covid-19 namun memang sudah menjadi kebijakan dimana setiap tiga tahun dilakukan penyesuaian tariff,” ungkap Ulif sapaan akrab Yuhlif. Pada Selasa (11/08/20) di Graha IKA PMII Maluku Utara.

Lanjut ia mengatakan harusnya PT. ASDP dengan Pemprov malut lebih mementingkan rakyat di Maluku Utara yang sedang mengalami bencana covid-19.

“Pemerintah harus adil dalam bertindak dengan sikap ini, meski ini sudah menjadi tahapan atau anjuran yang dilakukan harusnya tapi pemerintah juga melihat rakyat yang saat ini membutuhkan angkutan,” tukasnya

Bagi Ulif kenaikan tarif ini akan berdampak pada semua aspek. “Semua kebutuhan akan naik karena dengan adanya kanaikan tarif ini, semua harga barang akan naik karena warga yang akan menjual kebutuhan mereka di Kota Ternate atau Sebaliknya, maka sudah pasti estimasi anggaran akan lebih besar dibiaya angkutan, apakah ini tidak membenani masyarakat,” tanya Ulif kesal

Selain itu Ulif meminta kepada pemerintah provinsi Maluku Utara untuk tidak menerbitkan Peraturan Gubernur terkait dengan penyesuaian tarif 20% ASDP.

“Rakyat Maluku Utara sedang dalam bencana kenapa pemerintah membebani lagi, harusnya pemerintah berikan subsidi bukan malah menambah beban kepada rakyat, kasihan rakyat sudah kena bencana malah di buat tambah susah,” terangnya.

Ulif mengatakan jika ini masih terus dibiarkan ia akan melakukan konsolidasi dengan jumlah yang besar untuk menolak situasi ini.

“Jika Pemerintah dan Pihak PT. ASDP Cabang Ternate tidak menghiraukan, PKC PMII Maluku Utara akan melakukan kordinasi ke Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia se Maluku Utara dan melakukan aksi besar-besaran, serta melaporkan kepada Pengurus Besar PMII di Jakarta untuk menolak keputusan yang telah di ambil,” tutupnya.

Sampai berita diterbitkan pihak terkait masih dalam konfirmasi wartawan kami (red-tim).
Share:
Komentar

Berita Terkini