Praktisi Hukum Minta Disdikbud Malut Bentuk Tim Telusuri Dugaan Ijazah Palsu

Editor: Admin author photo
Praktisi Hukum Muhammad Konoras
TERNATE-  Polemik dugaan ijazah palsu yang menyeret nama kandidat calon Bupati Halmahera Selatan H. Usman Sidik menjadi wacana hangat di kalangan masyarakat. Hal itu tersebut membuat praktisi hukum Muhammad Konoras angkat bicara. 

Kepada wartawan media ini, Minggu (23/08/2020). Muhammad Konoras mengatakan persoalan dugaan ijazah palsu patut disikapi secara bijak oleh semua komponen masyarakat termasuk instansi berwewenang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku Utara.

Karenanya, kata Muhammad Konoras, seorang calon kepala daerah berdasarkan Undang-Undang wajib memenuhi beberapa syarat termasuk salah satu syarat adalah memiliki pendidikan serendah rendahnya SLTA atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau tanda kelulusan. Sebab syarat tersebut merupakan syarat yang sangat esensial bagi seorang calon kepala daerah, tuturnya.

Untuk itu, tambah Muhammad, terkait dengan dugaan adanya pemalsuan ijazah oleh seorang calon kepala daerah di Halsel. Bagi Konoras, patut diusut oleh pihak yang berwajib karena hal ini terkait dengan prinsip-prinsip dasar memilih seorang pemimpin yang memiliki mental yang tidak tercela. Bahkan, masalah ini berkaitan dengan nama baik lembaga pendidikan terutama sekolah yang mengeluarkan ijazah kepada orang yang diduga  palsu tersebut. Begitu pula nama baik kandidat yang diduga memiliki ijazah palsu dimaksud, pungkasnya.

Di sisi lain, pengacara senior pun mendesak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Drs. Imam Makdhy Hassan untuk segera membentuk tim investigasi adanya dugaan sekolah yang diduga mengeluarkan blangko ijazah yang berdasarkan dengan tahun kelulusannya. Hal itu bertujuan  untuk menghindari  imej buruk publik terhadap pendidikan di Maluku Utara, paparnya.

Muhammad Konoras berpendapat dari aspek hukum yang disebut palsu itu ada dua bentuk yaitu; Palsu secara formil dan palsu secara materiil. Artinya, jika kepala sekolah dalam keterangan pers menyatakan bahwa ijazah itu benar dikeluarkan dari sekolahnya kepalsuan formil tidak terpenuhi. 

Akan tetapi, patut dibuktikan lagi adalah kepalsuan materiil, artinya bahwa apakah isi atau materi yang diterangkan di dalam ijazah tersebut benar adanya atau tidak, maka dibutuhkan sebuah tim untuk menelitinya dan hal itu merupakan kewenangan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.

“ Karenanya tidak ada alasan lain kecuali membentuk tim investigasi demi kepastian hukum dari isu tidak sedap yang melanda dunia pendidikan,” tegasnya. (Tim/red) 

Share:
Komentar

Berita Terkini