Rapat Paripurna Ke-13, DPRD Minta Pemda Halteng Serius

Editor: Admin author photo
Edi Langkara saat menandatangani nota kesepahaman KUA PPAS. (Foto:ist) 
WEDA,-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halteng bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah melakukan penandatangan nota kesepakatan KUA-PPAS dan APBD-P tahun anggaran 2020 dalam Rapat paripurna ke-13 masa persidangan III, diruang rapat DPRD Halteng. Kamis (20/08/20)

Dimana Rapat paripurna tersebut dengan tema Penandatanganan nota kesepahaman kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran sementara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Halteng tahun anggaran 2020 DPRD meminta Pemda untuk serius dengan kesepakatannya.

Wakil Bupati Halteng, Abd. Rahim Odeyani dalam sambutannya mengatakan Apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Halteng atas keseriusan dan kerja keras sehingga proses pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD tahun 2020 yang disampaikan oleh pemerintah Daerah dapat disepakati.

"Tentu ini menjadi komitmen dan tekad bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelayanan yang terbaik buat rakyat dan daerah ini," ungkapnya.

Lanjutnya, dalam upaya menjawab sektor ekonomi dan investasi sebagai mana misi ketiga yaitu mengembangkan potensi sumber daya alam dan menciptakan investasi.

"Pemerintah daerah melakukan arah kebijakan belanja daerah kita tertuju kearah seperti sektor pertanian, perikanan, ketahanan pangan dan pariwisata," sebutnya.

Menurut Abd. Rahim Sektor tersebut menjadi skala prioritas dalam tahun ini karena untuk mengejar produktifitas dan pendapatan masyarakat bisa meningkat, dengan demikian cita cita menwujudkan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.

"Pemerintah daerah  mendorong pelaku usaha seperti pengusaha pertambangan agar dalam rekrutmen tenaga kerja dapat memprioritaskan tenaga lokal," jelasnya.

Sementara Wakil Ketua I DPRD Halteng, Kabir H Kahar meminta pemerintah daerah agar secara serius memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik baiknya seluruh program yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Terutama, kepada OPD teknis bidang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

" Kami kembali tegaskan bahwa OPD- OPD kemakmuran dan kesejahteraan harus proaktif dalam melakukan inovasi untuk mendukung program yang di canangkan oleh Bupati dan wakil bupati," pintanya. (Dir)
Share:
Komentar

Berita Terkini