Syahrani Menilai Langkah Dikbud Malut Sudah Tepat

Editor: Admin author photo
Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara
TERNATE-  Beredarnya isu ijazah palsu yang menyeruak seantero publik Maluku Utara saat ini menjadi perbincangan hangat di kalangan elit politik lokal.

Tentunya, isu ijazah palsu yang diduga menyeret salah satu kandidat calon bupati Halsel akan menjadi catatan penting bagi penyelenggara pemilu jelang pendaftaran calon kepala dan wakil daerah yang dilaksanakan pada tanggal 4 September mendatang.

Mantan Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo, ketika di konfirmasi wartawan media ini, Jumat (28/08), untuk dimintai  pendapat polemik  isu dugaan ijazah palsu.  Syahrani  menjelaskan surat permohonan keterangan  Usman Sidik ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, maka dinas harus menindaklanjuti sesuai  tugas dan fungsi, karena ada surat permintaan, bukan inisiatif sendiri. Mungkin saja ada pihak luar yang tidak tahu masalah kemudian menggembosi.

“ Sebenarnya ini prosedur biasa, kalau memang ada permintaan kemudian dinas memverifikasi, tinggal dinas menindaklanjuti permintaan dimaksud. Kalau  tidak ada surat,  itu dinas salah menurut saya,” tutur Syahrani Somadayo kepada wartawan media ini ketika di konfirmasi, Jumat (28/08/2020).

Lanjut Syahrani, penyelenggara hanya memverifikasi ijazah di sekolah, kenapa harus mereka meminta keterangan lagi di dinas. Ini cukup dilegalisir di sekolah saja, karena ada surat permintaan ke dinas. Ya dinas wajib memprosesnya.

“ Kalau seperti ini kan dinas sudah menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Apalagi ada permintaan, tanpa permintaan kemudian dinas berinisiatif sendiri, itu mungkin hal yang berbeda. Inikan  ada surat resmi tidak masalah, tinggal dinas mengklarifikasi saja soal permintaan keterangan. Dan itu wewenang  dinas menindaklanjuti. Itu tidak salah,” kata Syahrani.

Bahkan, eks KPU Malut ini, justru menilai langkah Kepala SMA Muhammadiyah melakukan konferensi pers tidak tepat. “ Saya tidak sepakat Kepsek SMA Muhammadiyah melakukan konferensi pers. Kan ada waktunya  kepsek akan dimintai keterangan dalam tahapan verifikasi, ini belum saatnya sudah melakukan konferensi pers, Kalau sudah begitu patuh dicurigai,” terangnya.

Syahrani menjelaskan, saat ini orang-orang yang mencalonkan diri belum dikatakan bakal calon. Nah, ketika sudah menjadi calon itu kewenangan Bawaslu.

Kalau ASN, kata Syahrani, memang dilarang berpolitik  dari awal, tak perlu menunggu calon, tapi pasangan calon itu terikat ketika ditetapkan sebagai calon atau mendaftar sebagai calon itu sudah terikat dalam aturan yang berlaku.

“ Bawaslu jangan terlalu reaktif lah yang begitu-begitu santai saja, kalau memang harus diproses ya proses, tetapi sesuai ketentuan, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan tahapan Pilkada itu akan terikat ketika menjadi calon atau telah mendaftar,” paparnya.

Dia menambahkan, kalau ASN itu memang kewenangan Bawaslu, karena itu ASN tidak boleh berpihak ke mana pun. Masalahnya semua orang  belum dikatakan calon, partai juga ada belum beres sekarang ini. Kadang-kadang aturan kita sedikit bisa multi tafsir, membuat semua orang bisa bicara,” tutupnya. (Tim/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini