Waow! Uang Perjalan Dinas DPRD Tikep Tembus Rp.12 Miliar

Editor: Admin author photo
Walikota Tikep Capt. Ali Ibrahim (foto:ist)

TIDORE- Ternyata selama ini perjalanan dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore sepanjang Tahun 2019 menghabiskan dana sebesar Rp Rp 5.407.000.017,00, sudah termasuk dalam dan luar daerah. Untuk DPRD kota Tidore dalam setahun dianggarkan sebanyak Rp12.432.194.500,00

Berikut penjelasan Walikota Tidore Kepulauan Cpt. Ali Ibrahim mengatakan penganggaran melalui penatapan DPRD kota Tidore Kepulauan penggunaanya tidak secara keseluruhan dibahabiskan dirinya bersama Wakil Wali Kota untuk kepentingan pribadi maupun kesewenangan-wenanganya melainkan atas kebutuhan kedinasan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagai pejabat Negara.

"Masyarakat bisa melihat perbedaan angka dan kepentingan apa yang kami pakai, seluruh penggunaan anggaran dipertanggungjawabkan melalui lembaga yang di tunjuk Negara melalui sebuah perundang-undangan," kata Ali Ibrahim. Senin (03/08/20) di ruang kerjanya.

Lanjut Ali menjelaskan anggaran perjalanan Dinas Wali kota dan Wakil Wali kota TA. 2019 baik luar dan dalam daerah  Rp 6.410.000.000, itu realisasi penggunaannya  Rp 5.407.823.017,00 dengan menyisakan SiLPA bagi daerah Rp 885.408.983,00,- Sedangkan DPRD dalam setahun sepanjang tahun 2019 menghabiskan  Rp12.432.194.500,00 dengan realisasi penggunaan Rp12.269.485.365,00.

"Ini nyaris habis menyisakan SiLPA bagi daerah hanya senilai  Rp162.709.135,00. dari angka ini antara faeda dan mudarat bagi daerah saya pikir masyarakat lebih memahaminya, sehingga langkah politik DPRD dengan menolak pelaksanaan APBD tahun 2019 dinilai Wali Kota hanyalah upaya menyudutkan Pemerintah yang tidak terlalu subtasial, terutama pandagan fraksi yang diluar LPP pelaksanaan APBD tahun 2019 apa lagi hanya untuk mengedepankan kepentingan politik kedepan," papar Ali.

Ali menegaskan, untuk Tahun 2019 perjalanan dinas adalah memenuhi undangan ke luar negeri mengenai persoalan Magelhens dan menghasilkan kegiatan sail Tidore Tahun 2021 nanti, begitu juga dengan Wakil Wali Kota mengurusi persoalan pemerintahan daerah ke Pemerintah pusat.

"Namun DPRD dari penggunaan itu apa yang dihasilkan untuk daerah sampai-sampai mereka begitu menyoroti perjalanan dinas kami yang secara administrasi tertanggungjawab melalui lembaga berkompeten dimata Hukum," tandasnya.
   
Soal nilai lebih besar perjalanan dinas dalam daerah antara dirinya dengan Wakil Wali kota ia menilai masih sebab ada penambahan untuk Wakil Wali Kota pada anggaran perubahan yang peruntuhkannya tidak melebihi pagu yang ditetapkan

"Maka dari itu menjadi pertanyaan kenapa baru sekarang DPRD,mempermasalahkannya dalam laporan pelaksanaan pembahasan APBD tahun 2019 ataukah jangan-jangan DPRD tidak melihat atau tidak tau sama sekali mata anggaran yang disodorkan Pemerintah yang hanya terfokus pada peanggaran pembiayaan infrastruktur belaka sehingga mengabaikan usulan-usulan ini, sisi lain penggunaannya tidak menjadi masalah dalam LPP APBD tahun 2019," tanya Ali dengan nada kesal.
   
Lebih lanjut, Ali menambahkan bahwa perjalanan dinas luar daerah yang disoroti empat Fraksi itu ditetapkan untuk dirinya Rp 900.000.000.00 realisasinya Rp 603.705.000.00,- dengan sisa untuk Silpa masuk kas daerah  Rp 179.527.000.00,- sedangkan Wakil Wali Kota pagu anggaranya Rp 950.000.000.00,- realisasi penggunaan  Rp 732.604.000.00,- dengan sisa yang dikembalikan ke kas daerah menjadi Silpa Rp 396.923.000.0.

"Total dalam setahun pengembalian ke kas daerah Tahun 2019 sebanyak Rp 885.408.983.00,- artinya Suudzon empat fraksi yang menyatahkan angka fantastik nilai perjalanan dinas yang demikian membuat kedua kepala daerah menghabiskan waktu hanya perjalanan dinas dan tidak wajar itu seluruhnya merupakan pernyataan mengada-mengada tanpa dilandasi sebuah data yang valid dan regulasi yang pasti," tukas Ali.
 
Persoalan penggunaan anggaran ini beberapa banyak produk Hukum atau perda inisatif DPRD kota  Tidore selama ini dari penggaran perjalanan dinas mereka yang nilainya begitu besar untuk kepentingan public.

"Soal temuan BPK bukan hanya dipemerintah daerah tetapi juga di sekretariat DPRD yang sebagian besar telah diselesaikan sebagaimana rekomendasi BPK," tangkisnya.

Berikut daftar perjalanan dinas DPRD Tikep. (sumber:ist)


Sampai berita diterbitkan pihak DPRD Masih dalam Konfirmasi wartawan kami. (red-tim).
Share:
Komentar

Berita Terkini