2021, Pembangunan Rumah Layak Huni Kembali Ke Kementerian Perumahan dan Permukiman

Editor: Admin author photo
Djafar Ismail, Kadis Perkim Malut (foto:brindonews) 
SOFIFI - Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2020 menjelaskan bahwa 2021 Dinas Perkim hanya fokus pada Bencana Alam dan Realokasi pemerintah Daerah, untuk rumah tidak layak huni mungkin dikembalikan ke kementerian perumahan dan permukiman.


Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perumahan Dinas Perkim Provinsi Maluku Utara (Malut) Djafar Ismail saat di temui di ruang kerjanya. Selasa, (23/9/2020) Sore.


Ia menjelaskan sesuai Permendagri tersebut pihaknya hanya difokuskan untuk membangun perumahan yang disebabkan oleh faktor Bencana Alam termasuk untuk merehabnya.


Selain itu, pembangunan perumahan yang di realokasi oleh Pemerintah seperti rumah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direlokasi khusus. Misalnya dengan menyatakan bahwa pegawai harus tinggal di Sofifi maka Pemda sediakan pembebasan lahan untuk pembangunan perumahan tersebut.


Meskipun begitu, Djafar mengatakan jauh sebelumnya ia sudah menyusun rencana di 2021 mendatang, akan mendata 10 Kabupaten/Kota dengan turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan semua data Base rumah tidak layak huni yang ada di Malut.


Tetapi kata dia, sayangnya program tersebut tidak akan dilanjutkan lagi, karena sesuai Permendagri tersebut.


 "Maka kita tidak bisa lagi masuk ke situ, kita hanya fokus pada program pemerintah yang di realokasi, baru kita bisa bangun perumahan, Padahal Ketika kami turun ke Desa mereka sangat mengharapkan bantuan dari kami," tutur Djafar. 


Ia menambahkan Malut masih memiliki rumah tidak layak di Huni yang begitu banyak, tentu sangat membutuhkan perhatian Pemerintah, dengan harapan semoga dengan kembalinya ke Kementerian perumahan bisa terealisasi.(red-adv) 
Share:
Komentar

Berita Terkini