Disperkim Malut Bangun Enam Unit Rumah Layak Huni

Editor: Admin author photo
Djafar Ismail, Kadis Perkim Malut (foto:ist) 
SOFIFI - Dinas Perumahan rakyat dan permukiman Provinsi Maluku Utara (Malut) telah membangun 6 Unit rumah layak huni yang tersebar di 3 Kabupaten/Kota di Malut, Sebut Kepala Dinas Perumahan Perkim Malut Djafar Ismail kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (23/9/2020)


Ia menjelaskan 6 Unit Rumah yaitu 1 Unit di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Desa Ake Sahu, 1 Unit di Halmahera Utara( Halut) Desa Dum Dum, dan 1 Unit di Ake Kolano Kota Tidore Kepulauan (Tikep) yang masing-masing desa terdapat 2 unit rumah layak huni. Dengan jumlah Anggaran Rp. 113 Juta (Seratus tiga belas juta) dari masing-masing Desa yang bersumber dari APBD. 


Meskipun begitu, Djafar mengaku rumah tidak layak huni yang di data begitu banyak dan bukan hanya di 3 Desa, Namun juga terdapat di Desa ibu, bangkitrahmat dan beberapa Kelurahan di kota Ternate termasuk Dorpedu dan loto dan masih banyak lagi di Kabupaten/Kota lainnya.


Lanjut Djafar mengatakan tetapi karena refokusing dimana sebagian besar anggaran di geser ke penanganan Covid-19. Maka pembangunanya hanya berjalan di tiga Tempat.


"Bentuk pembangunannya stenga permanen atau stenga legger sekitar satu meter lebih pakai batu tela selanjutnya  dengan menggunakan papan," jelas Djafar. 


Menurutnya kriteria Rumah layak Huni adalah rumah yang memiliki persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. 


"Untuk menciptakan rumah tersebut harus mempertimbangkan hal-hal seperti struktur konstruksi atap, lantai, dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan dan kenyamanan yang koko tidak ada retak-retak," sebutnya.

Lanjutnya mengatakan rumah yang dibangun pun harus memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan diantaranya dinding dan atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni, dinding dan atap terbuat dari bahan yang mudah rusak atau lapuk, lantai terbuat dari (tanah, papan, bambu/semen atau keramik) dalam kondisi rusak, tidak memiliki tempat (mandi, cuci, kakus), dan luas lantai kurang dari 7,2 m2/orang (tujuh koma 2 meter persegi perorang).


Selain itu, rumah yang dibangun syaratnya harus ada sertifikat bahwa rumah tersebut milik sendiri atau ada keterangan dari kepala Desa atau kecamatan yang menyatakan bahwa tanah dan rumah tersebut benar-benar milik yang bersangkutan. Kalau syarat itu tidak ada, maka pihak perkim tidak bisa membangun sekalipun rumah tersebut sudah tidak layak dihuni.


Kemudian pekerjaannya sebagai petani yang tergolong masyarakat penghasilan rendah (MPR) agar dapat membantu kesejahterannya.


"Saat ini proses pembangunannya sudah mencapai 70 persen, kalau tidak ada hambatan kemungkinan Oktober sudah selesai," terangnya

Sementara Pekerja dalam pembangunan tersebut tidak di rekrut dari luar tetapi dari masyarakat Desa setempat dengan tujuan agar dapat menambah penghasilan mereka dan di kordinator oleh kepala Desa. (Red-adv) 
Share:
Komentar

Berita Terkini