Pembangunan Mako Brimob Nurpera I Di Dukung DPRD

Editor: Admin author photo
Ketua Pansus DPRD Halteng (foto:ist) 
WEDA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Melalui pansus meminta pembangunan Mako Brimob Nuspera I di tunda. Hal ini ditenggarai bahwa lahan tersebut masih dalam sengketa antara PT IWIP dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Halteng. 


Ketua Pansus Nuryadin Ahmad mengatakan DPRD merespon surat masuk yang didalamya berisi pembangunan mako Brimob di Nuspera I. 

"Jadi surat itu ada pemberitahuan ke Pansus yang saat ini menganggap lahan itu masih dalam sengketa antara pemerintah daerah dengan pihak PT. IWIP soal status lahan tersebut," ungkap Nuryadin, Jumat 04/09/20.

Lanjutnya, mengatakan ia sangat mendukung pembangunan mako brimob itu, namun harus melalui proses pengalihan lahan. 


"Harus ada pengalihan lahan makanan itu kami minta untuk ditunda dulu, sebab lokasi itu dalam posisi statusnya Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikuasai PT. IWIP," bebernya. 


Nuryadin mengatakan Pemerintah daerah dan pansus menganggap Hak Guna Bangunan (HGB) yang dikeluarkan BPN masih bermasalah. 


"Kami juga punya dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian yang menyatakan bahwa lokasi Nuspera I dan II itu adalah aset milik negara yang diberikan ke daerah," tukasnya.


"Sehingga proses peralihan hak itu harus dilakukan oleh pemerintah daerah atas persetujuan DPRD. Bukan dilepaskan oleh PT. IWIP ke kepada poliri," sambungnya.


Baginya ia mendukung setiap pembangunan yang ada di Halteng namun harus sesuai prosesnya. 


"Yang seharusnya harus pelepasan hak pemerintah daerah ke Polri. Kami minta proses peralihan hak itu ditunda dulu tetapi tahapan pembangunan mako brimob yang direncanakan pada 5 September besok tetap jalan," tutupnya.

Sampai berita ini diterbitkan pihak terkait masih dalam konfirmasi wartawan kami. (dir)
Share:
Komentar

Berita Terkini