Konoras : Ancaman Tim Penasihat Hukum Usman Sidik Tak Memiliki Bobot Yuridis

Editor: Admin author photo
Muhammad Konoras,SH
TERNATE-  Ancaman Tim Penasihat Hukum Usman Sidik, M. Syukur Mandar, untuk mempolisikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  Provinsi Maluku Utara Drs. Imam Makhdy Hassan di respon Muhammad Konoras selaku Tim Kuasa Hukum.

Menurut Konoras patut diketahui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan hak kepada setiap warga negara, badan hukum dan atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk melihat dan mengetahui  informasi publik dan berhak pula  memperoleh/mendapatkan salinan  informasi publik melalui permohonan berdasarkan UU serta berhak menyebarkan informasi publik sesuai dengan UU versi Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, ungkap Muhammad Konoras ketika di konfirmasi media ini, Sabtu (05/09/2020).

Dia menambahkan, berkaitan dengan ancaman Tim Penasihat Hukum Usman Sidik untuk melaporkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara ke polisi atas dasar surat kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 800/462/DISDIKBUD- MU/2020 tanggal 3 September 2020 yang ditujukan kepada LBH Pelita “Perihal hasil verifikasi ijazah Usman Sidik” yang pada pokoknya menanggapi Surat LBH Pelita Nomor 022/LBH-PELITA/III/ 2020.

Bagi Konoras, sah-sah saja dan itu adalah hak konstitusional Usman Sidik.  “ Tetapi bagi kami tim penasihat hukum Kadis Pendidikan dan Kebudayaan laporan tim hukum Usman Sidik itu tidak memiliki bobot yuridis,” tegasnya.

Karenanya, kata Konoras, tindakan kadis yang menanggapi surat LBH PELITA merupakan kewajiban bagi Kadis Pendidikan sebagai Badan Publik untuk memberikan informasi publik kepada pemohon informasi publik sesuai Pasal 7 ayat (1, 2 dan 3) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada ayat 1 berbunyi ; Badan Publik Wajib menyediakan, memberikan atau menerbitkan informasi Publik yang berada dibawa kewenangannya kepada pemohon informasi publik , selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

“ Untuk itu bagi saya silahkan saja Usman Sidik melaporkan klien kami Kadikbud ke polisi dan kami siap membuktikan apa yang telah disampaikan ke publik perihal keraguan keaslian ijazah Usman Sidik,” paparnya.

Lanjut Konoras,  karena apa yang disampaikan oleh klien kami Imam Makhdy Hassan yang juga sebagai Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Malut adalah  masih  sebatas indikasi adanya kepalsuan Ijazah yang dimiliki oleh Usman Sidik dan hanya polisi saja yang bisa mengungkap rahasia dibalik isu ijazah palsu tersebut.

Tapi perlu diingat, jika apabila klien kami (Kadikbud) mampu membuktikan tentang kepalsuan ijazah palsu yang dimiliki Usman Sidik. Maka pelapor juga harus menerima konsekwensi yuridis dari sebuah laporan palsu, ujarnya. (tim/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini