Langgar Protokol Kesehatan, Tim Hukum Usman-Bassam Minta Aparat Kepolisian Tindak Kerumunan Masa Aksi

Editor: Admin author photo

Tim Kuasa Usman-Bassam
HALSEL - Polemik tahapan pilkada yang terjadi di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) sontak menjadi sorotan publik.

Lantaran calon petahana gagal Bahrain Kasuba dan Muchlis Sangaji (BK-Masi) mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halsel. Karena tidak memenuhi syarat calon.

Pilkada Halsel, dimana pada awalnya diinformasikan akan ada tiga pasangan calon yang akan mendaftarkan diri di KPU Halsel. Akan tetapi sampai pada waktu yang telah ditetapkan soal pendaftaran hanya dua pasangan calon yang resmi mendaftarkan diri.

Dua pasangan calon yang lolos mendaftar, yakni pasangan Helmi Umar Muchsin dan La Ode Arfa (Helmi-La Ode) yang didukung Partai NasDem dan Hanura.  Dan, pasangan calon Usman Sidik dan Bassam Kasuba (Usman-Bassam) yang didukung PKB, PKPI, Golkar, Demokrat, Beringin Karya, PDIP, PAN, PKS dan PSI.

Akibat tak lolos, masa pendukung calon petahana dalam kurun waktu sepekan terakhir Kantor Bawaslu dan KPU Halsel terus di demo, tanpa mengikuti protokol kesehatan COVID-19.

Berdasarkan Hasil Investigasi dari Tim Hukum Usman-Bassam melalui Yusman Arifin, SH kepada wartawan melalui via WhatsApp. Rabu, (16/9/2020). Yusman mengatakan dalam pelaksanaan demo tersebut massa tidak mematuhi protokoler kesehatan covid-19. Padahal, bahaya wabah corona masih menghantui. “ semestinya pihak kepolisian lebih tegas dalam mengawal dan memperhatikan standar protokol kesehatan,” tegas Arifin.

Hal itu dipertegas dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pengendalian COVID-19. Pasal 5 huruf (m) dan (n) jelas telah mengatur area public, dan tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa aksi dan tempat fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“ Faktanya aturan itu tidak diindahkan oleh Massa Aksi,” papar Arifin.

Noldi Kurama menambahkan seharusnya mengacuh pada Perbup diatas, peran penting bagi Kepala Daerah yakni Bupati Halsel harus pro-aktif dalam menyikapi hal-hal yang menyangkut kerumunan dan aksi massa yang terjadi pada beberapa hari kemarin.

“ Inikan sudah ada instruksi Kapolri dan ditindaklanjuti oleh Bareskrim Mabes Polri dalam diskusi daring bersama Gakumdu seluruh Indonesia telah menegaskan untuk mematuhi protokol kesehatan covid-19 oleh masyarakat maupun para peserta pilkada,” sambung Noldi.

 “ Tetapi kami melihat Bupati Halsel diam seribu bahasa dan terkesan membiarkan kisruh yang terjadi beberapa hari terakhir ini,” cetus Noldi Kuasa Tim Hukum Usman-Bassam.

Noldi secara tegas mendesak aparat kepolisian untuk menindak dengan tegas apabila ada demo-demo lanjutan yang tidak mematuhi aturan dan mengabaikan protokoler kesehatan. “ Aparat harus  mencegah masyarakat yang membuat kerumunan, apalagi demonstrasi,” tegas Noldi. (tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini