Masyarakat Tetap Menerima Penjabat Bupati Haltim Hasil Usulan Gubernur

Editor: Admin author photo
Sekjen AMPERA Haltim, Muhibu Mandar, (foto/Ist)
HALTIM- Masyarakat Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) tetap menerima penjabat Bupati yang diusulkan oleh Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba yang sudah ditetapkan oleh kementerian dalam negeri (Kemendagri) untuk mengisi kekosongan yang saat ini terjadi di Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal  Ampera Haltim, Muhibu Mandar,  menegaskan sangat disayangkan kalau penempatan penjabat Bupati Haltim dikaitkan dengan pilkada Haltim. Justru terlihat lucu, lagi pula penjabat Bupati bukan penyelenggara, dan bukan penentu kemenangan. Tetapi dikaitkan dengan Pilkada.

“ Opini ini sengaja dimainkan sekelompok orang, karena ada ketakutan terhadap penjabat Bupati akan membongkar kedok yang terjadi selama ini. Untuk itu masyarakat Haltim jangan terpancing dengan informasi liar,” ungkap Muhibu Mandar melalui rilisnya kepada nusantaratimur.com, Jumat (18/09/2020).

Mandar pun lantas mendukung langkah Gubernur Maluku Utara terhadap usulan penjabat Bupati Haltim kepada Kemendagri sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“ Apa yang di usulkan gubernur dan sudah ditetapkan Kemendagri itu tidak masalah bagi masyarakat Halmahera Timur. Siapa pun dia yang di tunjuk melalui keputusan pemerintah pusat atas dasar usulan administratif, bukan usulan politik,” tegasnya.

Dia menegaskan  jikalau ada oknum yang mengatasnamakan masyarakat Haltim yang melakukan penolakan. “ Itu hanya sepihak yang sengaja mengatasnamakan masyarakat menolak penjabat Bupati Haltim yang di usulkan pak gubernur,” ujar Mandar.

Lanjut Mandar, pihaknya menilai ada bentuk ketakutan oleh beberapa pejabat teras di Pemda Haltim dan bukan lagi menjadi rahasia umum.

“ Kami tetap menerima penjabat Bupati Haltim yang diusulkan oleh Gubernur Maluku Utara yang sudah ditetapkan oleh Mendagri untuk mengisi kekosongan. Bagi kami tidak ada masalah, siapa pun yang di tunjuk itu adalah keputusan pemerintah pusat yang pada prinsipnya roda pemerintahan daerah di Kabupaten Halmahera Timur tetap jalan,” kata Mandar (tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini