Polemik Ijazah Usman Sidik Resmi Dilaporkan ke Polda Malut

Editor: Admin author photo
Tim Kuasa Hukum, Muhammad Konoras, SH, MH
TERNATE- Sengketa administrasi bakal calon bupati (Cabup) Halmahera Selatan (Halsel), Usman Sidik, sepertinya telah berlalu. Itu setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halsel menetapkan Usman Sidik dan pasangannya  sebagai pasangan calon bernomor urut dua.

Tapi, ada tapinya, lho. Usman Sidik yang juga wakil  bendahara umum Partai Kebangkitan Bangsa, itu, belum bisa bernapas lega. KPU Kabupaten Halsel boleh saja meloloskan Usman Sidik terkait persoalan ijazahnya yang sempat menjadi perhatian masyarakat.

Kini isu polemik ijazah Usman Sidik telah resmi dilaporkan masyarakat Halsel ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Malut melalui Muhammad Konoras yang dikuasakan masyarakat, selaku tim kuasa hukum. Ahad, (27/09/2020).

Kabid Humas Polda Malut, AKBP Adip Rojikan, ketika dihubungi wartawan media ini melalui via WhatsApp sekitar pukul 20.59 Waktu Indonesia Timur (WIT), Minggu (27/09). Dia membenarkan laporan tim kuasa hukum Muhammad Konoras mengenai ijazah salah calon bupati Halsel.  “ Iya benar diterima penyidik Ditreskrimum sekitar pukul 13:30  WIT,” kata Kabid Humas.

Sementara itu, menurut  Tim Kuasa Hukum, Muhammad Konoras, ketika di konfirmasi wartawan media ini melalui via WhatsApp. Konoras membenarkan laporan tersebut. “ Berdasarkan Pasal 108 KUHAP, maka dengan ini kami sampaikan laporan kepada bapak Kapolda Malut dan Ditreskrimum Polda Malut terkait peristiwa hukum penggunaan Ijazah/STTB yang patut diduga tidak sesuai aslinya yang digunakan sebagai salah satu syarat Calon Bupati Halsel,” tuturnya.

Konoras  menjelaskan, di STTB milik terlapor tertulis tahun kelulusan 1992, sementara di blangko ijazah tahunnya berbeda, 1990.
Ada pula sejumlah kejanggalan lain. Masih kata Muhammad Konoras, kode dan nomor serta bingkai ijazah tak sama dengan lulusan SMA Muhammadiyah angkatan 1992 pada umumnya. Begitu pula dengan tanda tangan dan stempel sekolah yang ternyata berbeda.

Padahal, persoalan ini pernah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Halsel. 

“ Dari kejanggalan tersebut masyarakat Halsel pernah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, akan tetapi Bawaslu/Gakumdu tidak melakukan penyelidikan/penelitian malah Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan masyarakat tidak memenuhi unsur pidana pemilu. Bahkan itu pun diumumkan melalui media massa, “tutup Konoras. (Tim/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini