PT. IWIP "Tagantong Utang" di Pemda Halteng, Nilainya Bikin Ngilu

Editor: Admin author photo
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Ahlan Djumadil (foto:ist)
Halteng,- Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) melakukan rapat kerja bersama dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Halmahera Tengah Terkait dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di PT IWIP. 

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Ahlan Djumadil mengatakan bahwa, potensi Pendapatan Asli Daera (PAD) yang ada di PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang seharusnya di bayar oleh PT IWIP namun sampai saat ini belum di bayar.

"Hari ini kami bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengelola potensi-potensi tersebut untuk melakukan rapat Kerja dalam rangka membahas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum di selesaikan oleh PT IWIP," ungkap Ahlan Djumadil Saat di konfirmasi oleh awak media di Gedung DPRD Halteng, Rabu, 02/09/20

Lanjutnya bilang saat ini PT IWIP belum menyelesaikan pajak mineral bukan Logam batuan di tahun 2019 yang berkisar Rp. 300.000.000.  Tetapi Ahlan mengatakan kemudian yang belum di bayar oleh PT IWIP berkisar 20 Miliar. 

"Potensi itu adalah penimbunan yang ada di bandara, kemudian tempat penampungan Or dan Alitrasi jalan Nasional yang dilaksanakan oleh PT IWIP dan itu yang wajib harus di bayar oleh PT IWIP karna merupakan masuk KAS Daerah." sebutnya. 

Selain itu Ahlan mengatakan ada Potensi Pajak Bumi Banguna (PBB) kurang lebih Rp.700.000.000, jadi khusus di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang PT IWIP harus di bayar berkisar Rp. 20.700.000.000," sambung Ahlan. 

Lebih lanjut Ahlan juga membeberkan potensi Izin Tenaga Kerja Asing (INTA) untuk tahun 2020 yang ada di PT IWIP namun masih ada yang belum dibayar. 

"Berkisar 1.500 karyawan yang akan memperpanjang, tetapi dari bulan januari sampai bulan juli itu yang sudah memperpanjang  Surat Keterangan Tenagakerja (SKT) berkisar 600 karyawan dan sudah membayar retribusi Izin Tenaga Kerja (INTA) itu berkisar 500 orang dan itu total uang yang harus di bayar dari kas Daerah berkisar 8,7 Miliar serta masih ada 160 karyawan dari tenaga kerja asing yang Surat Keterangan Tenagakerja (SKT) sudah terbit tetapi agen belum membayar retribusi Izin Tenaga Kerja (INTA)," beberapa Ahlan. 

Atas tindakan tersebut PT IWIP harus membayar kedaerah berkisar 2,7 Miliar yang Surat Keterangan Tenagakerja (SKT) sudah keluar dari bulan Januari sampai bulan Juli tersebut. 

Lebih lanjut dia bilang PT IWIP terkait dengan tidak memberikan kemudaan akses kepada pemerintah Daerah untuk mengukur potensi-potensi terkait dengan retribusi Izin Mendiri Bangunan (IMB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

"Kalau boleh dipermudah karna saat ini ada kesulitan-kesulitan di lapangan dan 
 agen yang menyalur Tenaga Kerja Asing (TKA) dari PT IWIP yang berkisar 600 orang masih ada tunggakan kami minta segera diselesaikan," pintanya. 

Ia Minta PT IWIP harus konsisten karena ini kewajiban perusahan kepada daerah. 

"Baginya PT IWIP merupakan salah satu industri terbesar dan kita tau bahwa kabupaten kota yang memiliki potensi-potensi itu mungkin yang didapatkan dari retribusi dari Izin Mendiri Bangunan, artinya PT IWIP harus konsisten untuk membayar retribusi tersebut karna ini merupakan kewajiban dari perusaan kepada Daerah," tutupnya. 

Sampai berita ini diterbitkan pihak perusahaan masih dalam usaha konfirmasi wartawan kami. (Red-tim). 
Share:
Komentar

Berita Terkini