17 Anggota DPRD Halteng Enggan Temui Pengunjuk Rasa

Editor: Admin author photo

 

Aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja dari Aliansi Masyarakat Halteng
WEDA - Unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja terus disuarakan. 

Ironisnya, sebanyak 17 anggota DPRD Halteng tidak mau menemui para pengunjuk rasa Aliansi Masyarakat Halteng yang mendatangi Kantor  DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Kamis (22/10/2020).  

Para pengunjuk rasa hanya ditemui Fraksi NasDem, yakni Munadi Kilkoda, Arifin Samad dan Hayun Maneke.

Koordinasi Aliansi Masyarakat Halteng Hamdan Halil mengancam akan memboikot Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, jika 17 anggota DPRD Halteng, bila tak ingin menemui masa aksi.

“ Kehadiran kami disini merupakan salah satu kepentingan seluruh masyarakat halteng menolaknya hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat masyarakat halteng menderita,” cetus  Hamdan Halil saat hearing terbuka bersama Fraksi NasDem. 

Hamdan menegaskan seharusnya DPRD Halteng tidak lagi butuh pengkajian mengenai dengan Undang-Undang Cipta Kerja.  Sebab Gubernur Maluku Utara dan DPRD Provinsi juga suda menolak, bahkan sudah menyurat ke Presiden Republik Indonesia untuk menolak undang-undang tersebut. 

Aliansi Masyarakat Halteng unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Tengah

Karenanya, kata Hamdan, secara materiil dalam Undang-Undang Omnibus Law ini ada hal yang memang bukan secara politis, tetapi dalam restorasi lingkungan ini sangat penting. 

“ Sekiranya  20 anggota DPRD Halteng mempunyai sikap yang tegas untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law,” tegasnya.

Menanggapi tuntutan Aliansi Masyarakat Halteng yang menolak Undang-Undang Omnibus Law itu. Ketua Fraksi NasDem DPRD Halteng Munadi Kilkoda menyatakan fraksi NasDem siap membuat surat pengajuan kepada fraksi NasDem di DPR bahwa ada aspirasi dari masyarakat yang disampaikan ke DPRD Halteng yang patut dipertimbangkan.

“ Jadi kami dari fraksi NasDem meminta secara kelembagaan menolak Undang-Undang tersebut itu tidak bisa, karena itu seharusnya semua dari Fraksi semestinya hadir untuk membuat kesepakatan tersebut,” tutup Kilkoda. (dir/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini