APDESI Tikep Nilai, 25 Anggota DPRD Tidore Tidak Empati Terhadap Desa

Editor: Admin author photo
Para Kades Saat melakukan Untuk Rasa (foto:ist) 
TIDORE - Sebanyak 49 Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kota Tidore Kepulauan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan. Kamis (1/10/2020)

Aksi yang di gelar oleh 49 Kepala Desa ini terkait dengan penolakan
rencana usulan sejumlah fraksi di DPRD Kota Tikep yang menginginkan agar sebagian alokasi dana desa (ADD) diperuntukan untuk kepentingan pembiayaan biaya BPJS untuk masyarakat Tidore dalam APBD tahun 2021.

Sebelumnya keterwakilan 49 Kepala Desa  se - Kota Tidore Kepulauan yang tergabung dalam APDESI ini melakukan pertemuan dengan sejumlah Anggota DPRD yang membahas terkait dengan pembiayaan BPJS gratis, dimana dalam pertemuan dengan sejumlah fraksi tersebut. Sejumlah fraksi berencana memangkas anggaran 4 persen dari 10 persen alokasi dana desa (ADD) untuk kepentingan pembiayaan BPJS untuk masyarakat.

Kordinator lapangan (Korlap) Muhlis Malagapi yang juga sebagai ketua APDESI kota Tikep menyampaikan penolakan ini bukan karena persoalan setuju tidak setuju tetapi tidak ada dasar hukum yang jelas mengatur tentang dana desa untuk membiayai masyarakat dalam program BPJS. Sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa hanya mengatur biaya BPJS untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa bukan untuk masyarakat jadi jangan dipolitisir.

"Kami 49 Desa yang tergabung dalam APDESI menyatakan sikap untuk menolak rencana sejumlah fraksi DPRD untuk membiayai masyarakat untuk kepentingan pembayaran BPJS menggunakan dana desa, ADD 10 persen harga mati," katanya.

Lanjut, Mukhlis juga menambahkan bahwa dalam hearing bersama di ruang paripurna tidak ada hasil, rupanya 25 Anggota DPRD tidak mempunyai empati terhadap Desa di Kota Tidore Kepulauan, hal tersebut adalah sikap kemunafikan yang ditunjukan oleh Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan.

Untuk itu kata Muklis, jika tuntunan yang disampaikan ini tidak diakomodir maka atas nama Kepala Desa se - Kota Tidore akan memboikot aktivitas perkantoran dan menolak 25 Anggota DPRD saat berkunjung di tiap-tiap Desa.

"DPRD tidak berpihak kepada Desa, dorang mau jadikan BPJS sebagai lahan bisnis, kami para Kepala Desa tetap berkomitmen bahwa realisasi ADD tetap 10 persen," tegasnya.

Selain itu Muhlis menyampaikan 49 Kepala Desa di Kota Tidore Kepulauan ini juga memberikan dukungan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar tetap komitmen sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat merealisasi ADD 10 persen, Saat hearing bersama di DPRD tadi.

"Anggota DPRD terkesan memojok kami dan sering memutar kata," tukasnya.

Sementara itu, Pjs Wali Kota Tidore Kepulauan Ansar Daaly dihadapan para Kepala Desa menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada TPAD sebelum cuti mengatakan anggaran yang tidak bisa disentuh adalah alokasi dana desa.

"Saya tanya ke TAPD bahwa ada pesan dari Pak Wali dan Pak Wakil sebelum cuti yaitu anggaran alokasi dana desa tidak bisa disentuh," tuturnya.(Aidar).
Share:
Komentar

Berita Terkini