Diduga Intervensi Usulan Pj. Bupati Haltim, Ampera Desak Gubernur Ganti Plh Sekda Haltim

Editor: Admin author photo

Sekjen AMPERA Haltim, Muhibu Mandar
HALTIM - Pasca ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Ricky Chairul Ricfat, bukannya melaksanakan tugas. Justru, Plh Sekda menghilang meninggal tugas. 

Hampir kurang lebih sebulan, Ricky Chairul Ricfat, tak lagi kelihatan batang hidungnya. Padahal, saat ini kondisi Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Timur mengalami kekosongan, pasca wafatnya mendiang Bupati Haltim Ir. Muhdin Mabud.

Usut punya usut, rupanya Plh Sekda diduga terlibat mencampuri penetapan nama-nama penjabat Bupati Haltim yang sudah dua kali diusulkan Gubernur Maluku Utara kepada Kementerian Dalam Negeri.

“ Menghilangnya Plh Sekda Haltim dengan meninggalkan tugas menyebabkan roda pemerintah lumpuh secara total. Padahal tugas dan fungsinya lebih penting, akan tetapi sengaja meninggalkan dan lebih mementingkan keluar daerah guna mencampuri urusan penetapan nama-nama penjabat bupati,” ungkap Sekretaris Jenderal Ampera Haltim, Muhibu Mandar, kepada redaksi media ini via WhatsApp, Kamis (01/10/2020).

Menurut Mahibu, sikap yang ditunjukkan Plh Sekda Haltim ini bisa dibilang sudah terlibat dalam politik praktis, karena saat ini Kabupaten Halmahera Timur sedang melaksanakan hajatan Pilkada. 

Tak hanya itu, justru Mahibu Mandar, menduga ada ketakutan yang luar biasa, apabila Kemendagri menetapkan penjabat bupati sesuai usulan gubernur. 
“ Masa seorang Plh Sekda harus mencampuri urusan penetapan penjabat Haltim  yang itu bukan kewenangannya. Semestinya sebagai ASN harus menerima apa yang menjadi kewenangan gubernur dan Kemendagri atas penetapan penjabat bupati Haltim,” pungkasnya.
Muhibu Mandar, lantas meminta Gubernur Maluku Utara segera mengambilkan Plh Sekda Haltim ke jabatan semula selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Haltim.

“ Saya meminta Gubernur Maluku Utara segera menggantikan Plh Sekda Haltim, karena bagi kami yang bersangkutan dianggap tidak mampu mengembang amanah dan tugas sebagai pelaksana harian Sekretaris Daerah,” kata Mahibu Mandar.

Dia menambahkan selaku Plh Sekda harus bertanggungjawab menjalankan roda pemerintahan dan aktif berkantor di Halmahera Timur, bukan meninggalkan tugas dan menetap di Jakarta. 

“ Kantor bupati itu ada di Haltim, bukan di Jakarta,” pungkas Mahibu. (tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini