Pemberian TPP kepada ASN harus Disesuaikan dengan KKD

Editor: Admin author photo
Ahmad Ishak (Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan)

TIDORE-  Isu yang berkembang bahwa pemangkasan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) diduga ada ketakutan DPRD Kota Tidore Kepulauan dalam menghitung gaji dan tunjangan bagi anggota DPRD dengan menggunakan klasifikasi kondisi kemampuan Keuangan Daerah (KKD) yang rendah. 

Pasalnya, hal itu sangat  berdampak terhadap penurunan gaji dan tunjangan para wakil rakyat di parlemen, tetapi isu ini dibantah Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Ishak.

“  Penurunan gaji dan tunjangan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan merupakan sebuah konsekuensi, jika KKD Kota Tidore Kepulauan berada pada posisi rendah. Hanya saja RAPBD Tahun Anggaran 2021 yang dirancang pada posisi rendah, maka gaji dan tunjangan anggota DPRD baru akan turun pada klasifikasi rendah di tahun 2021. Tetapi  semangatnya bukan pada soal itu,” cecar Ahmad Ishak kepada wartawan media ini, Kamis (15/10/2020).

Jadi sekali tidak benar, kata Ahmad Ishak, jika DPRD dianggap tidak mau mengakomodir Rp. 75 miliar anggaran TPP milik ASN, karena takut gajinya juga diturunkan akibat adanya KKD dengan klasifikasi rendah. 

“ Nah, yang membuat KKD kita menjadi rendah, karena masuknya TPP, sebab TPP melekat pada belanja pegawai yang kemudian nampak dalam postur APBD. Di mana belanja pegawai lebih besar dari pada belanja publik,” paparnya.

Padahal dalam merumuskan kebijakan anggaran seharusnya belanja publik lebih besar dari belanja pegawai, tuturnya.

Lanjut Ahmad Ishak, untuk TPP ASN yang sebelumnya diusulkan Pemkot Tikep sebesar Rp. 75 miliar. Tetapi dalam pembahasan antara TAPD dan Banggar DPRD turun menjadi Rp. 60 miliar  kemudian terjun lagi Rp. 26 miliar. 

“ Sesungguhnya bukan karena DPRD takut KKD rendah dan berimbas terhadap penurunan gaji anggota DPRD, melainkan penurunan TPP senilai Rp. 26 Milyar, itu dikarenakan adanya penurunan dana transfer sebesar Rp. 80 miliar yang kemudian perlu dilakukan penyesuaian, sehingga belanja publik lainnya dapat terpenuhi,” sambung Ahmad Ishak.

“ Perlu diingat pemberian TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah atas persetujuan DPRD,” tandasnya. (dar/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini