Pengurus DPC Halteng Tolak UU Cipta Kerja

Editor: Admin author photo

 

Riswan Naim (Ketua DPC PBB Halteng)

WEDA- Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) menolak keras dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang di sahkan oleh DPR RI. 

Penolakan DPC PBB Halteng melalui rapat pimpinan harian pada tanggal 12 Oktober 2020 secara tegas menolak Undang-Undang Cipta Kerja dengan alasan sebagai berikut. 

Hal itu disampaikan Ketua DPC PBB Halteng Riswan Naim mengatakan terkait dengan komentar beberapa pakar hukum tata negara di pasal 121 UU Cipta Kerja yang membuat pemerintah dapat sewenang-wenang merampas tanah atau rumah warga. Mengingat secara tegas di pasal 121 UU Cipta Kerja itu telah merubah isi dari undang-undang Nomor 12 tahun 2013 pasal 8 terkait dengan penggunaan hak tanah. 

"Jadi wilayah Halmahera Tengah ini adalah kawasan industri nasional maka penting kiranya harus mendapat dukungan positif dari seluruh elemen Masyarakat untuk mengusulkan ke DPR RI secara tegas keberadaan warga yang ada di Halmahera Tengah ini," katanya

" Karena mau tidak mau kita yang ada di Halmahera Tengah ini berdampak langsung dengan undang-undang yang di sahkan oleh DPR RI,” tegas Riswan Naim kepada wartawan media ini, Senin (12/10/2020).

Hal senada diungkapkan Sekretaris DPC PBB Halteng, Usman Nahrawi, bahwa secara organisasi dari DPC Partai Bulan Bintang Halteng menolak tegas bahwa di dalam undang-undang cipta kerja ini. “  Bagi kami sebagai Partai Politik yang berasaskan Islam kemudian juga kepentingan-kepentingan rakyat yang menganggap bahwa undang-undang ini adalah mengkabiri hak buruh dan masyarakat yang hidup di kawasan hutan,” ujarnya.

Selain itu Undang-undang ini juga akan berefek secara masif di daerah-daerah lingkar tambang terutama masyarakat sekeliling lingkar tambang yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah. 

Kabupaten Halteng ini juga sudah di tetapkan oleh pemerintah pusat sebagai kawasan industri, itu juga akan berefek kepada Masyarakat, terutama masyarakat yang hidup di kawasan hutan dan Masyarakat yang bercocok tanam,  dan berkaitan dengan konflik agraria maupun sumberdaya alam. 

“ Kami juga menegaskan kepada lembaga legislatif harus ikut menolak secara lembaga legislatif yang juga bagian dari aspirasi rakyat dalam konteks regulasi dan kebijakan," Sambung Usman.

" Dan kami juga meminta kepada 2 anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah yang berasal dari Partai Bulan Bintang ini juga harus turut andil besar terhadap kebijakan ini, dan mereka juga harus menyampaikan aspirasi untuk menolak undang-undang cipta kerja ini. "pungkasnya (red/dir)


Share:
Komentar

Berita Terkini