Sofyan Saraha : Jika TTP ASN Dipangkas, Tunjangan DPRD Harus Diturunkan

Editor: Admin author photo
ASN Kota Tidore Kepulauan masuk ke Kantor DPRD
TIDORE- Sikap DPRD Kota Tidore Kepulauan mengamputasi biaya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp. 75 milyar yang dipangkas menjadi Rp. 26 Miliar sontak menuai protes keras dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Tidore Kepulauan.

Aksi unjuk rasa para ASN kian tak terbendung. Bahkan para abdi negara duduk semeja bersama DPRD untuk menyampaikan aspirasi, namun pertemuan itu mentah alias tidak membuahkan hasil. 

Sikap para ASN dilingkungan Pemkot Tidore Kepulauan ditanggapi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) Kota Tidore Kepulauan Sofyan Saraha turut mempertanyakan sikap sepihak para wakil rakyat duduk di parlemen. 

Sofyan dengan tegas mempertanyakan sikap dewan, jika TPP milik ASN harus dipangkas sampai pada angka Rp. 26 miliar, maka tunjangan dan kegiatan-kegiatan milik DPRD juga harus diturunkan sebagaimana indikator yang termuat dalam Permenkeu Nomor 126 Tahun 2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Secara Nasional, karena Kota Tidore kepulauan masuk dalam kategori sangat rendah. 

“ Kalau DPRD mau TPP ASN diturunkan, seharusnya mereka punya anggaran juga diturunkan, karena kondisi kemampuan keuangan daerah (KKD) kita sangat rendah, tetapi DPRD malah mempertahankan anggaran mereka dengan kondisi KKD yang sedang rendah, sementara kondisi riil KKD kita bisa dilihat dalam lampiran itu kategorinya memang sangat rendah, ini ada apa,” pungkas Sofyan Saraha dihadapan ratusan ASN pada Senin, (12/10/20) kemarin.

Lanjut Sofyan ketika Kota Tidore kepulauan mengalami defisit pihaknya telah menyampaikan ke DPRD untuk dipikirkan secara bersama terkait dengan solusi untuk mengatasi defisit sebesar Rp. 80 miliar hanya saja hal ini tidak digubris oleh DPRD. "Ketika di hari Jumat pekan kemarin itu, mungkin sikap saya dihadapan DPRD dianggap kurang ajar, tetapi itu saya anggap sebagai sikap pembelaan saya terhadap ASN. Dan itu merupakan spontanitas sebagai manusia biasa karena saya tidak terima TAPD dibilang Munafik,” kata Sofyan. 

Kendati demikian, Kepala Bapelitbang Sofyan Saraha pun menjabarkan kronologis penyusunan awal rancangan KUA-PPAS Tahun 2021 itu telah dicantumkan TPP sebesar 75 Milyar dengan total anggaran sebesar Rp. 1 triliun lebih. 

Hal itu disebabkan terdapat usulan program prioritas serta adanya program yang di refocusing sehingga perlu untuk dimasukkan dalam RAPBD Tahun 2021. Nah, selanjutnya dari KUA-PPAS yang diusulkan dengan total anggaran di atas 1 triliun itu kemudian dipangkas agar terjadi perimbangan sehingga disepakati secara bersama untuk diturunkan sampai diangka Rp. 900 miliar. 

Sementara angka Rp. 900 milyar itu. TPP kemudian disepakati dengan besaran senilai Rp. 60 Milyar. Namun ketika masuk pada kesepakatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan DID kemudian menurun drastis sehingga terjadi defisit anggaran senilai Rp. 80 milyar. 

“ Posisi anggaran kita saat ini berada di kisaran Rp. 800 miliar, sehingga angka 800 milyar itu kemudian DPRD menetapkan TPP sebesar Rp. 26 miliar,” jelas Saraha.(dar/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini