Tim Hukum AMAN Siap Hadapi Laporan Mantan Perusda

Editor: Admin author photo
Rustam Ismail, Tim Kuasa Hukum AMAN Jilid 2

TIDORE- Tim kuasa hukum Calon Walikota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan H. Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen (AMAN) siap laporan menghadapi mantan Dirut Perusda Aman Mandiri. Hal itu disampaikan Rustam Ismail kepada wartawan media ini, Minggu (25/10/2020).

Menurut Rustam langkah mantan Dirut Perusda Aman Mandiri Rudi M. Yamin melaporkan salah satu jurkam pasangan nomor urut 2 Abubakar Nurdin ke Bawaslu Kota Tidore Kepulauan adalah hak hukum yang bersangkutan.  

Tetapi, kata Rustam, laporan itu akan dikaji dan ditelaah oleh Bawaslu. Apakah, memenuhi unsur tindak pidana Pemilukada atau tidak. Sebab narasi yang disampaikan oleh Abubakar Nurdin pada saat kampanye waktu itu tidak sama sekali menyebutkan orang tertentu, hanya lembaga yang ia sebut.

“ Saya yakin  apa yang disampaikan oleh seorang Abubakar Nurdin pasti ada alasan yang kuat. Ini kan masih dugaan, tetapi semuanya dikembalikan pada Bawaslu,” ungkap Rustam. 

Kendati begitu, justru Rustam akan menunggu hasil pemeriksaan Bawaslu sepanjang belum ada kesimpulan dari Bawaslu siapa pun dia tidak dapat menjastis Abubakar Nurdin telah melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 

“ Jika mereka menyebut Abubakar Nurdin telah melanggar coba tunjukkan pasal berapa yang telah dilanggar oleh pak Abubakar?. Jangan asal sebut nama-nama undang-undang, tapi harus dilihat norma yang mengatur undang-undang tersebut,” papar Rustam.

Atas masalah ini, bapak Abubakar Nurdin tidak bermaksud mencemarkan nama baik seseorang, karena apa yang disampaikan itu harus memperhatikan subjek hukum mana yang ada dalam laporan sebagaimana dilaporkan saudara Rudi M. Yamin.

“ Ingat dalam menentukan tindakan seseorang itu menyalahi hukum atau tidak titiknya itu ada pada seberapa terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan itu, tentu unsur itu harus melekat pada pasal yang disangkakan dan harus parsial” terangnya.

Kata Rustam, jika nanti Bawaslu menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah (Perppu) pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota khususnya pasal 69 Huruf (c) maka disitu juga tidak bisa diskualifikasi.

Karenanya, ucap Rustam, apa yang diucapkan Abubakar memenuhi unsur pasal 69 tersebut, karena dalam pasal tersebut menyebutkan subjek hukumnya adalah partai politik, seseorang dan atau kelompok masyarakat. Nah, disitu hanya menyebutkan lembaga partai politik bukan korporasi. 

Dia berharap  Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dapat lebih cermat menentukan unsur-unsur pasal, itu pun bila pelanggaran tersebut masuk dalam pidana Pemilukada.

"Prinsipnya kami siap menghadapi laporan saudara Rudi M Yamin". Katanya.(Aidar)

Share:
Komentar

Berita Terkini