Usulan Gubernur Malut 'Dijegal' Plh Sekda Haltim

Editor: Admin author photo

Muhibu Mandar

SOFIFI-  Usulan nama-nama penjabat Bupati Halmahera Timur (Haltim) yang disampaikan Gubernur Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Gani Kasuba (AGK) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum ditindaklanjuti.

Usut punya usut, rupanya usulan gubernur ‘ Dijegal’ pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah Haltim Ricky CH Ricfaat dengan mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor: 130/140-SETDA/09/2020. Perihal Kondisi Pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur.

Dalam isi surat itu menerangkan berkenaan dengan kondisi saat ini di Kabupaten Halmahera Timur pasca meninggalnya Bupati Halmahera Timur Ir. Muhdin Hi. Ma'bud pada tanggal 04 September 2020.

  1. Terjadi kekosongan jabatan bupati dan wakil bupati Haltim kurang lebih tiga minggu, hal ini sangat mempengaruhi jalanya roda pemerintahan di Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara.
  2. Di mohon di berkenaan Bapak Menteri segera menunjuk salah satu pejabat di Kementerian Dalam Negeri yang bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjadi penjabat Bupati Halmahera Timur di Kabupaten Halmahera Timur. 

Adanya surat Plh Sekda Haltim Ricky CH Ricfaat. Hal itu ditanggapi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ampera Haltim Mahibu Mandar. 

Kepada wartawan media ini, Mahibu Mandar, mengatakan kewenangan jabatan sebagai pelaksana tugas itu sangat terbatas. Ironisnya, surat tersebut tidak ada tembusan kepada gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.

“ Ini bentuk ketakutan seorang pelaksana harian Sekda terhadap nama-nama penjabat yang diusulkan bapak Gubernur Maluku Utara beberapa waktu lalu,” cetus Mahibu Mandar melalui siaran pers kepada wartawan media ini, Kamis (08/10/2020).

Menurut Mahibu, jabatan Ricky Chairul Ricfaat itu hanya pelaksana harian dan tidak punya kewenangan menyurati ke Kementerian Dalam Negeri. “ Kapasitas pelaksana harian itu terbatas, jadi alasan apa pelaksana harian menyurat Kemendagri,” tanya Mahibu.

Justru Muhibu, menduga Intervensi pelaksana harian Sekda sudah terlibat politik praktis, sebab ada hak apa seorang pelaksana harian mencampuri penetapan penjabat Bupati dan rela meninggalkan tugas kurang lebih satu bulan.

“ Plh Sekda  campuri penetapan penjabat Bupati Haltim yang diusulkan bapak gubernur,” tutupnya. (Tim/red)


Share:
Komentar

Berita Terkini