UU Cipta kerja Juga Di Tolak Di Tidore

Editor: Admin author photo

Masa aksi saat berhadapan dengan aparat kepolisian (foto:ist) 

Tidore- Sejumlah masa aksi yang tergabung dalam Barisan Rakyat Tidore Bergerak (BARATIB) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan untuk menolak dan mendesak DPRD Tidore ikut menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Aksi demonstrasi penolakan oleh BARATIB tersebut dilakukan pada kamis, (08/10). Berdasarkan catatan notulensi masa aksi, para demonstran menggalang masa di depan gedung Universitas NUKU pukul (09:10 – 10:00) WIT kemudian melanjutkan perjalanan ke kampus STMIK Tidore Mandiri pukul (11:30) dan selanjutnya menuju kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan dan sampai pukul (13:40) dengan estimasi masa sebanyak 98 jiwa para demonstran.

Orator pertama Masri Ahmad menjelaskan bahwa UU Omnibus Law Cipta Kerja merupakan UU yang bertentangan dengan semangat Demokrasi,HAM, dan bermasalah untuk banyak tatanan kehidupan warga negara terutama pekerja/buruh maka DPRD Tidore harus menyatakan sikap menolak. 

“UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI merupakan keputusan yang sangat tidak demokratis, melanggar HAM dan menimbulkan banyak problem dikemudian hari sehingga harus ditolak apalagi UU ini berdampak terhadap seluruh rakyat pekerja/buruh maka DPRD Tidore Kepulauan harus nyatakan sikap menolak.” pintanya. 

Selain itu Masri juga menyoroti perbedaan antara UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja, baik pasal  tentang waktu istirahat dan cuti,upah,pesangon,jaminan sosial,pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Status Kerja, Jam Kerja, Outsourching sampai tenaga kerja asing. Misalnya, menurut Masri tentang pasal waktu istirahat dan cuti yang mengatur tentang izin bagi perempuan hamil,menyusui dan melahirkan dalam UU Ketenagakerjaan justeru tidak termuat dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja yang berarti bahwa perempuan tidak mendapatkan cuti kerja padahal dalam kondisi yang mengharuskan istirahat atau cuti.

Meski demikian, aksi demonstrasi oleh BARATIB yang berniat baik ingin bertemu dengan seluruh anggota DPRD Tidore Kepulauan justru dihadang tanpa alasan oleh SATPOL PP, dan pihak KEPOLISIAN dari pukul (13:40 – 15:25) WIT. Aksi tersebut mulai memanas saat masa aksi mencoba masuk tapi dihadang berkali-kali, upaya penghadangan yang dilakukan tersebut kemudian menimbulkan kemarahan masa aksi yang berujung pada pembakaran ban sebanyak 5 kali dan pemukulan terhadap 3 orang masa aksi yang tidak diketahui siapa pelaku pemukulan tersebut. Beruntungnya, pemukulan tersebut tidak berdampak buruk terhadap korban.

Setelah hampir 3 jam dihadang, masa aksi demonstrasi kemudian dipersilahkan masuk dan bertemu dengan Ahmad Ishak selaku ketua, Mochtar Djumati selaku Wakil Ketua I, Ratna Namsa selaku Wakil Ketua II dan beberapa anggota DPRD Tidore yang hadir seperti Hj. Elvri Connoras, Abdurahman Arsad, Ahmad Laiman, Naser Rabo, Fahrizal Amirudin Do Muhammad dan kemudian dilanjutkan dengan dialog antara masa aksi dengan ketua DPRD Ahmad Ishak terkait penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja, kemudian pembacaan tuntutan aksi oleh Ilham Fahri kordinator lapangan (korlap) dan berlanjut pada penandatanganan kesepakatan bersama sebagai sikap personal dari masing-masing ketua dan anggota DPRD Tidore untuk menandatangani pernyataan sikap menolak Omnibus Law Cipta Kerja dan berakhir pada pengambilan video pernyataan sikap oleh ketua DPRD Tidore mewakili lembaga menolak UU Omnibus law Cipta Kerja.

Ahmad Ishak selaku ketua DPRD Tidore dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa DPRD Tidore akan menindaklanjuti tuntutan dari masa aksi BARATIB untuk menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. 

“Saya selaku ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan mewakili lembaga DPRD Kota Tidore Kepulauan atas hasil dari seluruh musyawarah dan pendapat fraksi yang ada di DPRD Kota Tidore Kepulauan yang kemudian menyatakan sikap bahwa menolak UU Omnibus Law dan meminta kepada pemerintah pusat agar merevisi atau mengkaji kembali UU yang telah disahkan”, tutupnya.

Share:
Komentar

Berita Terkini