Wabup Halteng Tanda Tangan KUA-PPAS

Editor: Admin author photo

Bupati Saat tanda tangan KUA PPS


Weda-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah melakukan Rapat Paripurna Ke-10 masa persidangan I tahun anggaran 2020-2021 dengan acara Penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2021.


Penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2021 Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 yang merupakan penjabaran RPJMD tahun ke III guna pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Tengah Periode 2017-2022.


"Berkaitan dengan hal tersebut maka substansi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) tahun 2021 dimaksudkan untuk mengejar  target-target pembangunan atau capaian keberhasilan serta diharapkan dapat mengembangkan potensi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi saat ini," ungkap Wakil Bupati Abd. Rahim Ode Yani dalam sambutannya. Rabu, (21/10/20) 


Lanjut Ode mengatakan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2021 secara substansi di prioritaskan kepada Meningkatkan kualitas mutu pendidikan melalui reformasi pendidikan dan kerja sama deangan perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu Guru dan PGSD ke S, serta S1 ke S2  dan bantuan biaya pendidikan untuk kedokteran dan bantuan awal studi dan akhir studi yang tetap berjalan menuju knowledge economy. 


Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD maupun puskesmas melalui penguatan sistem kesehatan dan Health security preparednees. 


Selain itu penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberian bantuan ke petani, nelayan, UKM dan Koprasi serta IKM/HOME industri maupun hiba lainnya 


Peningkatan konektifitas daera dan tol laut serta pemantauan harga pasar untuk menekan biaya tinggi serta penyediaan kebutuhan dasar masyarakat berupa perumahan. 


Optimalisasi dan inovasi sumber-sumber penerimaan daera terutama pada sektor-sektor ekonomi yang berbasis berkelanjutan. 


Wakil Bupati Halteng juga menambahkan bahwa penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daera serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun 2021 juga mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih luas, diantaranya perubahan asumsi makro APBN 2021 dan kebijakan nasional dan program kebijakan strategis daera yang belum tertuang dalam APBD 2020.


"Sehingga dokumen KUA-PPAS ini semaksimal mungkin dapat menampung berbagai program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, dan keberpihakan pemerintah daerah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mencerminkan pemerataan pembangunan di wilayah kabupaten Halmahera Tengah yang kita cintai ini," paparnya. 


Ode berharap kepada forum agar dokumen yang telah disepakati bersama dapat menjadi acuan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daera (APBD) Kabupaten Halmahera Tengah tahun anggaran 2021 yang lebih berkualitas dan berpihak kepada kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat tanpa membedakan suku agama dan golongan sehingga cita-cita kesejahteraan yang terdapat dalam Visi Halmahera Tengah Maju Sejahtera berdasarkan Falsafa Fagogoru dapat kita rai secara bersama-sama. (Dir) 

Share:
Komentar

Berita Terkini