Alien Mus Resmi di Laporkan

Editor: Admin author photo

 

Mustakim La Dee, Tim Hukum Paslon MS-MS 

TALIABU-Tim Hukum pasangan calon Muhaimin Syarif dan Safrudin Mohalisi (MS-SM) resmi  melaporkan Alien Mus sebagai Anggota DPR RI atas dugaan pelanggaran keterlibatan pada kampanye  Pasangan Calon Bupati Aliong Mus-Ramli (AMR) di Desa Pancuran dan Kawalo-Woyo, Kecamatan Taliabu Barat belum lama ini.

Hal ini berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan dari Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu Nomor ; 01/PL/PB/Kab/32.10/XI/2020. Pada Tanggal 06 November 2020.

Tim hukum MS-SM melalui Mustakim La Dee, dalam pres rilisnya kepada awak media, Jumat (6/11/2020). Mustakim mengatakan laporan tersebut diajukan guna mencegah potensi pelanggaran, terutama yang dilakukan pada tahapan kampanye Pemilihan Bupati Pulau Taliabu 2020 dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“ Maka wajib setiap anggota DPR, DPD, dan DPRD wajib mengajukan izin kampanye terlebih dahulu jika terlibat kegiatan pasangan calon saat kampanye (jurkam) sebab apabila dalam keterlibatan sebagai jurkam anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak disertai terlebih dahulu dengan  surat izin kampanye, maka dapat berpotensi pada penggunaan kekuasaan yang tidak wajar atau penyimpangan kewenangan (abuse of power),” ungkap  Mustakim  La Dee.

Lebih lanjut La Dee menyebutkan agenda reses Alien Mus yang di balut dengan mengkampanyekan paslon AMR tersebut tidak di sertai dengan surat ijin dan menggunakan fasilitas negara.

"Keterlibatan salah satu anggota DPR RI Fraksi Partai Golongan Karya menjadi salah satu jurkam paslon 02 dengan akronim AMR, tanpa disertai surat izin kampanye, selain itu juga diduga Anggota DPR RI Fraksi Partai Golongan Karya tersebut juga menggunakan fasilitas Negara dalam berkampanye, dalam kedatangannya di Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara adalah dengan tujuan menyerap aspirasi masyarakat (reses) di Kabupaten Pulau Taliabu,” terang La Dee.

Berdasarkan hasil kajian internal tim hukum MS-SM bahwa saudari Alien Mus diduga melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang; 

“ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 Huruf (h) Menggunakan Fasilitas dan Anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pasal 70 Ayat (2) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, pejabat Negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Jo Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017; Dalam Pasal 63 Ayat (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat Negara lainnya atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas La Dee.

Sementara dalam Pasal 63 Ayat (3) Gubernur, Wakil Gubemur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat Negara lainnya atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilarang : a. Menggunakan Fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam pemilihan; dan b. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya yang menguntungkan atau merugikan paslon Iain diwilayah kewenangannya dan di wilayah Iain. 

Dalam laporan tersebut sesuai dengan hasil Advokasi Tim Hukum MS-SM telah mengumpulkan bukti di antaranya, yakni rekaman video/audio visual, dokumen foto dan saksi-saksi serta hasil investigasi Tim Hukum dan Advokasi melalui konfirmasi secara langsung kepada Basri Deba selaku komisioner KPU Pulau Taliabu, Divisi Sosdik yang mengatakan surat cuti  atau izin kampanye Alien Mus belum ada. 

Mustakim berharap agar Bawaslu Pulau Taliabu agar benar-benar serius dan profesional serta independen tanpa adanya intervensi kekuasaan dalam melakukan Proses pemeriksaan Laporan yang di sampaikan TIM Hukum MS-SM, 

"kami sampaikan agar Bawaslu melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran tersebut secara profesional tanpa adanya kepentingan individu maupun kelompok tertentu, yang mengabaikan keadilan substansi dari sebuah proses penegakan hukum Pemilukada, Laporan tersebut juga akan menjadi penilaian bagi masyarakat atas penegakan hukum di kabupaten Pulau Taliabu atas kinerja dan  integritas Komisioner Bawaslu Pulau Taliabu, Jika tidak akan berpotensi sebagai Pelanggaran Etik yang berujung DKPP. " Pintanya. (Ari)

Share:
Komentar

Berita Terkini