Eks Pejabat di Malut Kuasai Aset, KPK Bakal Ambil Paksa

Editor: Admin author photo
KPK RI Saat melakukan Konferensi Pers (foto:ist) 

TERNATE- Persoalan aset daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) sampai detik ini belum mampu dituntaskan. 

Tercatat aset daerah milik Pemprov Malut, yakni aset bergerak maupun tidak bergerak  masih banyak dikuasai mantan pejabat, eks anggota DPR maupun pihak ketiga berupa kendaraan dinas dan aset lainnya. Namun persoalan ini bakal ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI).


Hal ini disampaikan Koordinator Wilayah satu KPK-RI Yudhiawan Wibisono saat melakukan konferensi pers dengan sejumlah wartawan dalam kunjungan kerja ke Provinsi Malut, Kamis (12/11/2020).

Dia menegaskan aset negara hanya bisa dikuasai oleh pemerintah dan tidak boleh dikuasai oleh seseorang yang statusnya sudah mantan termasuk mantan pejabat.

“ Jika kalau tidak kembalikan akan kita ambil paksa,” tegasnya. 

Menurutnya, pengambilan aset negara secara paksa bisa dilakukan oleh kejaksaan maupun kepolisian.

 “ Kalau tidak mau maka kita yang akan ambil langsung,” tandasnya. 

Tak hanya itu, pihaknya meminta Pemprov segara menyelesaikan seluruh permasalahan yang belum diselesaikan segera berkoordinasi dengan BPN dan Kejaksaan maupun kepolisian agar semua masalah dapat atasi.

“ Diselesaikan dulu, dan kalau ada masalah, maka kita bantu untuk negosiasi dulu dan kalau negosiasi masih tidak bisa berarti jalur hukum harus ditempuh dengan membuktikan keaslian surat-surat yang dimilikinya,” pungkasnya. (Tim)

Share:
Komentar

Berita Terkini