Ketua Netfid Malut Minta Bawaslu Tindak Kepala BKPSDM Kota Ternate

Editor: Admin author photo
Firman Amir Ketua Netfid Maluku Utara (foto:ist) 


TERNATE, -
Bawaslu Kota Ternate harus menindak tegas dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ternate pada  para Pegawai Negeri Sipil dan sejumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkup Kota Ternate.

Sebagaimana informasi yang beredar beberapa hari yang lalu (Jumat, 6/11/2020) bahwa intimidasi itu dilakukan untuk mengikuti kemauan yang besangkutan agar memilih Paslon no 3. Hal ini terungkap setelah sejumlah ASN yang menempati pejabat eselon III dan IV maupun staf serta PTT di Pemkot Ternate, merasa tertekan sehingga menyampaikan kepada wartawan media tersebut.

"Saya selaku Ketua Umum Network foor Indonesian Democratic Society (Netfid) Wilayah Profinsi Maluku Utara yaitu  organisasi yang bergerak di bidang kepemiluan dan juga sebagai  pemantau pemilu mengecam keras atas tindakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum pejabat khususnya dilingkup Kota Ternate dalam hal ini kepala BKPSDM Kota Ternate yang menyalahgunakan wewenangnya seperti mengintimidasi dan menekan para PNS ataupun PTT yang berada di lingkup pemerintah Kota Ternate," ungkap Firman.

"Para ASN dan PTT itu menyampaikan, mereka telah dipanggil beberapa kali diruang kepala BKPSDM Kota Ternate yang terletak dilantai I kantor walikota Ternate, mereka mengakui bahwa sudah dipanggil beberapa kali oleh pak Junus Yau. Disaat masuk hanphone mereka disuruh dinonaktifkan, setelah itu pak Junus Yau mulai bicara dan menyuruh coblos no 3. Jika tidak mereka akan menanggung resiko, ujar beberapa ASN dan PTT tersebut," sambung Firman menceritakan.

Sikap yang dilakukan oleh yang bersangkutan itu sangat bertentangan dengan Undang-undang Netralitas ASN dalam Pilkada. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam UU tersebut sudah mengatur dengan tegas larangan keterlibatan ASN dalam pilkada yaitu seperti yang tertuang dalam Pasal 71 UU No. 1/2015 yang berbunyi : “ Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa dan/atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang Menguntungkan atau Merugikan Salah Satu Calon selama masa Kampanye”. 

"Sudah sangat jelas tindakan yang bersangkutan bertentangan dengan UU karena jabatan yang bersangkutan sebagai pejabat aparatur sipil Negara sehingga harus ada sangsi tegas yang diproses oleh Bawaslu Kota Ternate terhadap yang bersangkutan. Belum lagi jika kita merujuk pada surat edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) nomor B/71/M.SM.00.00/2017 yaitu berupa larangan melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, yaitu 1. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah. 2. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, 3. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah, 4. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik, 5. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, dislike, komentar dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar /foto bakal calon pasangan calon kepala daerah melalui media online maupun media social, 6. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan mengikuti symbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan," papar Firman detail.

Ia berharap ada keseriusan dari Bawaslu Kota Ternate sebagai penyelenggara pemilu yang bergerak dibidang pengawasan agar kasus yang dilakukan oleh yang bersangkutan harus diproses sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, agar benar-benar kita berharap bahwa Pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020 ini berjalan sesuai dengan asas jujur, adil, bebas, dan rahasia, tanpa ada unsur paksaan, diskriminasi, intimidasi, bahkan ancaman seperti yang telah dilakukan oleh yeng bersangkuta. 

"Yang kita harapkan adalah ASN maupun seluruh lapisan masyarakat bisa menentukan sendiri siapa pemimimpin yang terbaik untuk menjadi Walikota dan membangun Kota Ternate  lima tahun kedepan nanti," imbuhnya (red-tim)

Share:
Komentar

Berita Terkini