Kasus Dihentikan, Kuasa Hukum Muhammad Konoras Tempuh Jalur Praperadilan

Editor: Admin author photo

Foto Muhammad Conoras

TERNAE- Kuasa Hukum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara (Malut), Muhammad Konoras, memastikan dirinya akan menempuh jalur praperadilan. Setelah adanya langkah Kepolisian Daerah Maluku Utara menghentikan penyidikan atas laporan dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau menggunakan ijazah palsu oleh seorang calon daerah kabupaten Halmahera Selatan.

“ Bagi kami penasihat hukum adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, karena jauh sebelum itu skenario penghentian penyidikan tersebut dilakukan oleh penyidik Polda sebagai pihak yang berwewenang,” ungkap Muhammad Konoras melalui siaran persnya kepada wartawan di Ternate, Selasa (17/11/2020).

Menurut Konoras sebelum penghentian kasus dugaan ijazah palsu terlebih dahulu sudah diumumkan oleh seorang praktisi hukum yang setiap saat mangkal di ruangan penyidik Polda, meskipun advokat tersebut tidak urusan kasus hukum di Polda.

“ Jadi kami tidak kaget atau terkejut dengan penghentian penyidikan tersebut. Yang aneh bagi kami adalah Laporan Perkembangan Penanganan Hasil Penyidikan (LP2HP) justru disampaikan oleh seorang advokat yang setiap saat mangkal/ atau selalu berada di ruangan penyidik Polda. Meskipun tidak ada perkara yang ditangani di sana,” tandasnya.

Padahal, kata Konoras,  berdasarkan  Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan. Maka penyidik polda wajib menyampaikan setiap perkembangan kasus kepada pelapor, namun sangat disayangkan penyidikan justru diketahui lebih awal dari seorang advokat Rahim Yasin, SH MH dan kemudian mengumumkan di media masa.

“ Dalam beberapa kesempatan kami sering melihat seorang advokat justru seperti penyidik mangkal di ruangan penyidik. Entah karena mengurus kasus atau dekat dengan pejabat penyidik, sehingga hasil penyidikan yang masih bersifat tertutup sudah diketahui  dan berani mengumumkan ke media masa (media cetak dan online), bahkan dengan perannya sangat lebih dari penyidik. Hal ini bagi saya adalah sebuah pelanggaran kode etika profesi baik yang diatur dalam PERKAP maupun kode etik profesi,” papar Konoras.

Untuk itu, selaku Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Ternate, Muhammad Konoras, meminta kepada Kapolda Maluku Utara  yang baru agar melarang para advokat yang berkepentingan maupun tidak berkepentingan dengan proses hukum di Polda Maluku Utara agar tidak bebas keluar masuk ruangan petinggi  penyidik saat yang bersangkutan menangani perkara di Polda.

Selain itu, ada beberapa laporan masyarakat menyebutkan ada sirna Advokat yang karena kedekatannya dengan petinggi atau pejabat penyidik di Ditreskrimun Polda Malut, sehingga tanpa batas/ atau bebas keluar masuk di ruangan pejabat penyidik, sehingga lebih mengetahui hasil laporan penyidikan dari pada penyidik itu sendiri.

“ Hal ini sangat merusak marwah Polda Maluku Utara, untuk itu mohon Kapolda yang baru bertugas segera menertibkan para advokat yang secara bebas keluar masuk sepeti rumahnya sendiri,” tegasnya.

Di sisi lain terkait dengan pernyataan Kabid Humas Polda Maluku Utara soal penghentian penyidikan terkesan sedikit aneh. 

“  Karena baru kemarin beliau sendiri menyatakan kasus tersebut masih tetap dilakukan penyelidikan, tapi hari ini malah menyatakan kasus tersebut telah dihentikan, tanpa ada surat penetapan penghentian penyidikan dan tidak diberikan LP2HP kepada pelapor, dan kami tetap meminta untuk dikeluarkan LP2HP dan wajib dikeluarkan olah Polda,” kata Konoras.

Tak hanya itu, Dosen Hukum Universitas Khairun Ternate, Abdul Kader Bubu, mempertanyakan soal penghentian kasus dugaan ijazah palsu calon Bupati Halmahera Selatan. Karena bagi Kader Bubu, ada yang ganjal, sejak berita penghentian itu turun, maka Kabid Humas Polda Malut harus memperjelas hal ini. Apakah benar kasus ini tidak cukup bukti atau kah, oleh karena tersandung moratorium kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Agung (MA).  

“ Kalau ini tersandung moratorium sehingga kasus ini diberhentikan sementara sampai dengan proses pilkada selesai. Itu kita maklumi,” cetusnya.

Akan tapi, kalau tidak cukup bukti ini masalah. Kenapa ada masalah, sebab ada kesempatan kuasa hukum pelapor dapat melakukan praperadilan, karena kasus ini tidak cukup bukti sebagaimana disampaikan kabid humas.

“ Ruang ini sangat terbuka bagi kuasa hukum pelapor untuk praperadilan,” tandas Abang Dade sapaan karib Abdul Kader Bubu ketika di konfirmasi wartawan media ini, Selasa (17/11/2020) malam tadi.

Lebih aneh lagi, kata Dade, kasus ini baru tahap pemeriksaan, kok tiba-tiba dihentikan sebagaimana disampaikan Rahim Yasin. Andaikan ini buktinya cukup berarti luar biasa Rahim, luar biasa terlapor. Karena terlapor jauh sebelumnya berkomentar menyampaikan bakal dihentikan. 

“ Kalau ini yang terjadi sangat disayang kepolisian daerah maluku utara yang selama ini punya integritas sengaja diobok-obok kayak begini, Rahim itu siapa, tetapi dia yang mengetahui lebih dulu tentang penghentian kasus ini dari pada kapolda,” terang Dade.

Lebih ironis lagi, terlapor Usman Sidik pada saat kampanye menyampaikan hal yang sama kasus ini sudah dihentikan, kalau seperti ini integritas kepolisian diragukan. 

“ Proses kasus ini sementara berjalan, namun terlapor sudah berkomentar pada saat kampanye. Bahkan jauh sebelumnya kasus dugaan ijazah palsu bakal dihentikan sebagaimana dirilis sejumlah media online,” sambung Dade.

“ Ini problem besar bagi proses penegakan hukum, karena sangat disayangkan sekali  integritas kepolisian daerah maluku utara dalam menangani kasus ini,” pungkas Kader Bubu. (Tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini