Konoras: Polda Malut Wajib Uji Forensik Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah

Editor: Admin author photo

 

Muhammad Konoras, SH, MH

TERNATE- Pengacara Kondang Maluku Utara Muhammad Konoras, mempertanyakan sikap Polda Maluku Utara atas status penghentian penyidikan laporan tindak pidana pemalsuan ijazah yang diduga dilakukan salah seorang calon kepala daerah di Halmahera Selatan.

Pasalnya, penghentian penyidikan laporan dugaan ijazah palsu tersebut. Menurut Konoras, tidak dijelaskan secara detail oleh Polda Malut melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidik (SP2HP) atau penghentian penyidikan atas laporan terhadap Mantan Kepala sekolah SMA Muhammadiyah Ternate?,  tidak untuk laporan terhadap US terkait dugaan pemalsuan ijazah atau penggunaan ijazah palsu.

Konoras menegaskan, selama ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melaporkan tidak pidana pemalsuan atau penggunaan ijazah palsu yang diduga dilakukan US. Sementara laporan masyarakat atas dugaan penggunaan ijazah palsu dan atau menggunakan ijazah palsu itu belum ada SP2HP dari penyidik kepada pelapor.

“ Jadi Polda harus memberikan penjelasan yang tidak membuat kami  (pelapor) menjadi bingung," ujar Konoras melalui press release ke redaksi nusantaratimur.com di Ternate, Senin 23 November 2020.

“ Lalu kasus mana yang dihentikan Polda?. Apakah terkait dengan laporan dugaan pemalsuan ijazah US atau penyidikan yang dihentikan itu, adalah laporan dugaan menggunakan dokumen palsu yang diduga dilakukan oleh oknum Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah” tanya Konoras.

Sebab kata Konoras terdapat dua laporan yang diaduhkan ke Polda Maluku Utara yakni, dugaan pemalsuan ijazah palsu US yang dilaporkan atas nama masyarakat Halmahera Selatan dan laporan tindak pidana yang diduga dilakukan mantan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah perihal dugaan penggunaan dokumen palsu atau menggunakan Daftar Peserta Ujian atau 8355 milik US yang dilaporkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.

"Oleh  karena itu mestinya Polda harus tegas secara terang menderang dalam penghentian penyidikan laporan tersebut," ucap Konoras.

Konoras bilang, intinya laporan terhadap penggunaan dokumen palsu atau daftar peserta ujian palsu (8355) yang maupun laporan tindak pidana pemalsuan ijazah atau penggunaan ijazah palsu itu wajib dilakukan uji forensik oleh Polda Malut  di laboratorium forensik (Labfor) di Makassar.

“ Jangan cuman berdasarkan keterangan saksi saja, karena yang di ketahui itu ijazah itu palsu atau tidak, hanya bisa dilakukan melalui uji forensik, bukan dilihat dengan mata telanjang," tegasnya.

Konoras menambahkan hal ini penting disampaikan oleh Polda, karena yang beredar dimasyarakat melalui media cetak dan media online bahwa dihentikannya penyidikan tersebut adalah tindak pidana pemalsuan yang diduga dilakukan US sedangkan  kasus US sendiri belum ada SP2HP. " Belum kami terima dari penyidik polda," tandasnya. (Tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini