Kuasa Hukum Berharap Lima Jurkam HT-Umar Diputus Bebas

Editor: Admin author photo
Tim Kuasa lima terdakwa Jurkam HT-Umar 

SANANA - Kasus tindak pidana pemilu yang menjerat orang Juru Kampanye (Jurkam) Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Hendrata Thes dan Umar Umabaihi (HT-Umar) terus diperjuangkan Kuasa Hukum HT-Umar, Amirudin Yakseb.

"Kita berharap besok, Kamis (12/11/202) putusan pengadilan pada terdakwa lima Jurkam HT-Umar dapat dibebaskan, karena mengingat saat kita sudah melakukan pledoi sehingga bisa dapat diterima oleh pengadilan, “kata Kuasa Hukum HT-Umar, Amirudin Yakseb, Rabu (11/11/2020).

Dia mengaku, lewat pledoi dirinya sangat berharap agar ke lima terdakwa Jurkam Paslon HT-Umar dapat dibebaskan dari jeretan kasus tindak pidana pemilu yang terjadi di Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Timur, pada kampanye perdana Paslon HT-Umar di Desa tersebut.

Lanjut Amirudin, isi pledoi yang diajukannya tidak menyalahkan penegak Hukum. Namun, pihaknya menuntut keadilan. Sebab berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor/PPU-XIV/2016. Dimana, ditetapkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa informasi elektronik atau dokumen elektronik, sebagai alat bukti dalam rangka penegakan Hukum.

“ Sejauh ini alat bukti elektronik masih dalam katagori alat bukti petunjuk. Sehingga, beberapa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berupa dokumentasi foto, video yang didaftarkan sebagai barang bukti oleh Bawaslu pada 12 Oktober 2020 patut untuk di uji validasinya,” kata Amirudin.

Tak hanya itu, ungkap Amirudin, dalam tata cara menjadikan barang bukti rekaman/video oleh penyidik tidak memenuhi syarat sebagai mana dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI dengan Nomor 10 Tahun 2009. Dimana suatu barang bukti harus memenuhi syarat formil dan syarat materil. 

“ Itu sebabnya,  kehadiran rekaman/video yang dijadikan barang bukti oleh JPU di persidangan patut untuk di uji keabsahannya,” tandasnya.

Karenanya, kata Amuridin, meski dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terlihat niat jahat para terdakwa saat melakukan pengusiran. Namun, tindakan itu dilakukan sebagai akibat adanya sebab awal yang mana para terdakwa kecewa dengan proses pengawasan dan keamanan saat berlangsungnya acara paslon HT-Umar kampanye di Desa Capalulu pada 3 Oktober lalu.

“ Apalagi acara itu kan dijamin UU oleh Paslon HT-Umar terjadi kacau. Jika niat jahat tidak terpenuhi, maka unsur mensrea tidak terpenuhi, maka syarat pidana tidak terpenuhi, sehingga seseorang tidak boleh dipidana,” papar Amirudin.

Di ketahu lima terdakwa yang terlilit kasus tindak pidana pemilu, yakni  inisial BS, SB, AJU, SN dan SD. Rencana pengadilan negeri (PN) Sanana bakal menggelar sidang putusan terhadap lima terdakwa yang dijadwalkan besok Kamis 12 November 2020 sekitar pukul 16.00 WIT. (di/red) 


Share:
Komentar

Berita Terkini