Warga Patani Barat Datangi Kantor Camat Tuntut Pembayaran Lahan

Editor: Admin author photo

 

Tuntutan ganti rugi lahan warga patani barat di Kantor Camat

WEDA- Aliansi Mahasiswa Patani Barat bersama warga mendatangi Kantor Camat Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara, Kamis (12/11/2020).

Rupanya kedatangan warga dan mahasiswa mempertanyakan janji Pemerintah Daerah setempat akan mengganti rugi pembayaran lahan dan tanaman yang dibebaskan oleh Pemkab Halmahera Tengah. 

Koordinator Aksi, Aslan Hi. Syarifuddin, mengatakan aksi yang dilaksanakan ini yang kedua kalinya. Sebelumnya aksi serupa pernah dilakukan saat peletakan batu pertama pembangunan tower yang dihadiri Bupati Halteng.                 

“ Untuk aksi kedua ini kami tak lagi mau mendengar janji yang akan diulur-ulur hingga tahun 2021,” ungkap Aslan Hi. Syarifuddin. 

Lanjut Aslan, masalah ganti rugi tanaman dan lahan milik warga patani barat sudah dibahas di DPRD. Namun dewan sendiri sudah membentuk tim Panja pada tanggal 3 Juli 2020 yang menghasilkan 15 poin. Nah, salah satu poinnya membahas soal ganti rugi lahan, sementara lahan kami yang suda di gusur oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

“ Untuk itu kami yang hadir di sini menginginkan ganti rugi harus segera selesai di bulan Desember tahun 2020 ini, apalagi ke depan kita akan dihadapkan dengan pesta demokrasi takutnya masalah ganti rugi lahan bisa dijadikan komoditas politik,” tandasnya.

Muhdi M. Said, warga Desa Bobane Jaya pun mempertanyakan kenapa ganti rugi lahan ini hanya beberapa warga saja. Sedangkan masih ratusan warga lagi yang lahannya belum diganti rugi sudah memasuki tiga tahun belum diselesaikan Pemerintah Daerah. “ Kami merasa ini tidak adil,” kata Muhdi.     

Menanggapi tuntutan warga, pihak Camat Patani Barat, Yunus Wele menyampaikan dirinya  sudah menanyakan soal ganti rugi lahan Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Halteng. 

“ Sebenarnya ganti rugi lahan kemarin sudah ingin dicairkan, hanya saja kita dihadapkan dengan masalah Covid-19, sehingga harus dialihkan ke hal itu,” ungkap Yunus.

Kendati begitu, pihaknya dalam waktu ini akan bertandang ke kabupaten dan menindaklanjuti tuntutan warga. 

"Saya akan membawa semua data warga yang lahannya belum diganti rugi ke pemerintahan. Harapan saya juga anggaran ganti rugi lahan warga ada di APBD Perubahan. Kalau pun belum ada saya tidak akan berhenti untuk terus mengawal masalah ini hingga selesai. Untuk itu masyarakat yang lahan dan tanamannya belum diganti rugi agar tetap bersabar,” tuturnya.

Para warga dan mahasiswa memberikan penegasan dalam aksi tersebut. Jika kalau nantinya masalah ganti rugi lahan dan tanaman warga tidak segera diselesaikan mereka bakal memboikot kantor kecamatan.

“ Kalau tidak diselesaikan kami akan menyegel kantor kecamatan atau akan memboikot jalan nasional,” kata Iwan dalam orasinya. (dir)


Share:
Komentar

Berita Terkini