SPSI Halteng Nilai PT. IWIP Abaikan Perjanjian Kerja Bersama Terkait PHK Buruh

Editor: Admin author photo

 

Aswar Salim

WEDA - Menajemen PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) lagi-lagi mengabaikan rekomendasi Perjanjian Kerja Bersama atau PKB. Pasalnya, Pemutusan hubungan Kerja (PHK) yang diintervensi oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) ini tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang suda di sepakati bersama antara Pengurus SPSI PT. IWIP dengan Disnakertrans Provinsi Maluku Utara dan Manajemen PT. IWIP.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Pimpinan Cabang, Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau PC. SPKEP SPSI Halmahera Tengah, Aswar Salim kepada Nusantaratimur.com. Rabu, 25 November 2020.

Aswar mengemukakan, intervensi Tenaga Kerja Asing (TKA) terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan itu, melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja dan itu sudah di atatur dalam UUD ketenagakerjaan.

“ini merupakan pelanggaran terhadap PP 20 Tahun 2018, Kepmenaker No 228 Tahun 2019 UU Nomor13 Tahun 2003, ini bukti bahwa HR merupakan jabatan paling Vital dalam perusahaan dan tidak dapat di serahkan ke Warga Negara Asing (WNA) . Sebab, Pekerjaan HR adalah mengelolah sumber daya paling berharga dalam sebuah perusahaan, yaitu manusia” tagas anggota DPRD aktif Halteng Fraksi Golkar tersebut.

Aswar bilang,  bagaimana mungkin, pekerjaan HR dapat menjalankan peranya secara optimal dalam pengembangan SDM jika masi di Intervensi TKA. "Contoh yang saat ini sering terjadi adalah Assesmen Pekerja dan perjanjangan kontak harus ada persetujuan dari TKA," katanya.

Persoalan tenaga kerja tersebut, kata Aswar, jauh sebelunya suda di soroti. Menurutnya, PT IWIP baru-baru ini diundang oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara guna mengikuti rapat berdama Forkopimda.

"Dan hasilnya merekomendasikan kepada Manajemen PT. IWIP agar memperkuat system di Perusahaan biar tidak ada intervensi. Hal ini menunjukan bahwa Manajeman PT. IWIP tidak menindaklajuti Rekomendasi hasil pertemuan Orang Orang Penting di Maluku Utara tersebut” ujarnya.

"SPSI Halmahera Tengah melihat TKA atas nama Mr.Xai Jhun, diduga merupakan dalang dari PHK karyawan PT. IWIP. Tidak hanya itu Mr. Wang, yang memegang Jabatan sebagai Foreman HSE. dia diduga mengintervensi Devisi Mengunakan haknya semen-mena dalam PHK karyawan, tanpa alasan yang kuat," tambahnya.

Olehnya itu, PHK yang muncul pada tiap-tiap Devisi di kawasan Industri PT. IWIP lanjut Aswar, seakan menjadi Bahan mainan bagi atasan tenaga Kerja Asing (TKA). padahal kata Ia, sudah ada Perjanjian Bersama serikat Pekerja SPSI dan Manajemen yang di tandatangani bersama tanggal 6 Oktober 2020. Namun atasan pada tiap-tiap devisi seakan mengabaikan Perjanjian Bersama tersebut.

Manager Industrial Relation yang Notabenenya sebagai Departemen, sambung  Aswar, harusnya menerima keluhan Karyawan pun terkesan di tekan habis-habisa oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) yang pada akhirnya Motto Investasi Memberi harapan bagi Karyawan pun kini menjadi Ancama yang nyata bagi Karyawan dan aturan Negara Republik Indonesia dengan sengaja di permainkan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA).

“Hal ini bukan kali pertama di lakukan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam Melakukan PHK kepada Buruh. tetapi ini suda berulang-ulang kali terjadi. Namun HRD maupun HR. Industrial Relation seakan Diam. Seharusnya Manager Industrial Relation dapat menjelaskan kepada atasan Tenaga Kerja Asing (TKA) bahwa apa yang dilakukan oleh TKA itu melanggar Peraturan Tenaga Kerja Republik Indonesia," cecarnya.

Soal Intervesi TKA ini, lanjut Aswar, sebelumnya juga mendapat  sorotan keras dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Halteng lewat hering dengan DPRD Halteng 2019 lalu dan akhirnya jabatan HRD di duduki oleh Tenaga Kerja Indonesia. 

"Namun demikian, Mr. Xia Jin Shi kembali menduduki jabatan sebagai Manager GA  dalam pelaksanaannya. Sesuai Informasi yang diterima oleh Unit Kerja PUK SPKEP SPSI PT.IWIP, bahwa setiap kali Assesmen atau penilai karyawan itu keluar atas persetujuan Mr. Xia Jin Shi, hal ini menunjukan bahwa Manajeman tidak konsisten memperbaiki Sistem buktinya Tenaga Kerja Asing (TKA) masi Melakukan Intervensi berkaitan dengan hubungan  ketenagakerjaan," pungkasnya (dir)

Share:
Komentar

Berita Terkini