Abdul Aziz Hakim : Sistem 2 % Tidak lagi Menjadi Pra Syarat Gugatan Ke MK

Editor: Admin author photo

Dr. Abdul Azis Hakim
TERNATE - Sejumlah pasangan calon kepala daerah, khususnya di Maluku Utara pasca pleno rekapitulasi perhitungan merasa cemas soal sistem 2% yang merupakan pra syarat formil untuk membatasi gugatan sengketa hasil pemilihan kepala daerah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, jika selisih suara pemohon dengan pemenang Pilkada maksimum 2% atau terkait klausal konsep ambang batas. 

Menurut Abdul Aziz Hakim, akademisi yang juga ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara Wilayah Maluku Utara (APHTN-HAN Malut ini, menyatakan bahwa sistem 2% itu tidak diberlakukan lagi sebagai prasyarat dalam sistem hukum PHPU sekarang ini, karena dalam aturan sekarang kita tidak mengenal prasyarat 2% dalam permohonan/gugatan ke MK sebagai syarat formil.  

“jadi kalau aturan lama sistem 2% diberlakukan di masa awal tahapan pemeriksaan pendahuluan yang jika tidak memenuhi maka pihak Mahkamah Konstitusi akan menyatakan sebuah gugatan tidak akan diterima, disebabkan karena tidak memenuhi unsur 2 % sebagai ambang batas perolehan suara, sehingga tidak masuk dalam proses pemeriksaan persidangan pokok perkara lanjutan sebagaimana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” jelas Abdul Aziz Hakim kepada wartawan di Ternate, Kamis 22 Desember 2020.

Dia menambahkan sekarang ini walaupun para penggugat tidak memenuhi 2% namun perkaranya tetap dilanjutkan untuk disidangkan karena masih tepenuhi syarat formil sebagai legal standing. 

“ Jadi prinsipinya majelis tetap memproses gugatan tersebut, nanti di akhir persidangan majelis menilai bukti-bukti yang signifikan atau tidak siginikan soal ambang batas 2% dengan pokok-perkara yang didalilkan tersebut,” terangnya. 

Aziz Hakim mengatakan, dalam PMK sebelumnya, sengketa Pilkada diselesaikan di awal, akan tetapi dalam PMK yang baru ini, kecenderungan penyelesaian Pasal 158 (UU Pilkada) pada akhir perkara. Artinya, Pasal 158 tetap dijalankan, tetapi majelis wajib menggali dulu informasi, mencari bukti-bukti, memperoleh keterangan apakah angka yang ditentukan KPU berdasarkan Pasal 158 (UU Pilkada) itu memang ditentukan sesuai dengan yang sebenarnya. 

Maka untuk membuktikan hal tersebut, kata Abdul Aziz Hakim,  Mahkamah Konstitusi harus mendengarkan keterangan para pihak, baik pemohon, termohon maaupun pihak terkait terlebih dahulu. Sebab jika Mahkamah langsung menerapkan Pasal 158 (UU Pilkada) sebagaimana ditentukan oleh KPU sebgai pihak termohon, maka ini menimbulkan subjetivitas salah satu pihak, jadi sistem peradilan kita sangat parsial dan terkesan tidak adil. 

“ Jadi dalam konteks ini kedudukan atau posisi pihak Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait berada pada kondisi yang sama sehingga asas equalty before of law sebagai prinsip negara hukum itu benar-benar jalan dalam sistem peridangan. Konsep PMK terbaru ini makna teleologisnya adalah untuk mencari kebenaran substantif, bukan sekadar kebenaran procedural yang kadang jauh dari roh keadilan,” tegas Doktor HTN jebolan Fakultas Hukum UII Yogyakarta ini.

Dalam pandangan Pakar Hukum Tata Negara yang juga penulis buku “Negara Hukum dan Demokrasi” ini, bahwa jangan dikira tugas Mahkamah Konstitusi ini sebagai Mahkamah Kalkultor yang hanya menghitung nilai-nilai demokrasi secara matematis atau hak rakyat dengan sistem persen-persenan itu, ini lembaga pengawal demokrasi dan konstitusi jadi jangan diidentikan dengan lembaga yang identik bertugas menghitung-hitung selisih suara. 

Karenanya, menurut Abdul Aziz Hakim lembaga tentu mempunyai tugas berat untuk menyelamatkan suara rakyat dalam pesta demokrasi tersebut sekaligus menilai apakah nilai-nilai demokrasi secara substansial dalam proses penyelelenggaraan pemilu dicederai atau tidak. Sebab jika dalam proses Pilkada ada indikasi kuat terjadi pelanggaran bahkan kejahatan demokrasi dan konstitusi oleh oknum-oknum, baik penyelenggara, partai politik, para birokrasi maupun rakyat sendiri, seperti melakukan pelanggaran-pelanggaran manipulasi suara, penyalahgunaan kekuasaan, pengelembungan suara,  pemalsuan dokuemen pemilih dan seterusnya, maka ini tugas Mahkamah Konstitusi untuk mengawal, menilai bahkan melindungi hak-hak demokrasi untuk warga pemilih. 

“ Jadi Mahkamah Konstitusi tidak sekedar menghitung silisih sauara antara pasangan A dan B berdasar objek gugatan yaitu putusan KPU, karena itu terlalu teknis prosedural, walaupun ini menjadi dasar dalam keputusan nanti, akan tetapi jauh dari itu Mahkamah Konstitusi tentu akan menilai fakta-fakta persidangan lebih pada konteks substance of justice bukan pada procedural of justic,” paparnya.

Nah, dalam konteks ini harus kita pahami bahwa kenapa 2% tidak menjadi pra syarat atau pemeriksaan formil diawal sidang, karena itu justeru mengkabiri hak-hak demokrasi masyarakat, masa lembaga setinggi dan sesakral seperti Mahkamah Konstitusi disamakan dengan seperti lembaga KPPS atau PPK yang bertugas hanya menghitung-hitung suara atau selisih suara.

Menurut Dosen Hukum Tata Negara Unkhair dan UMMU Ternate ini bahwa pasangan calon yang terindikasi tidak memenuhi 2% tetap menjadi pertimbangan oleh mejelis, namun bukan menjadi sebab utama untuk ditolaknya gugatan tersebut, sebab maksud 2% yang tidak diberlakukan dalam awal sidang itu bermaksud bahwa lembaga ini patut menilai pelanggaran-pelanggaran demokrasi dan konstitusi dalam tahapan Pilkada, disamping memang menilai ambang batas 2% itu berdasar objek dalam perkara perselisihan hasil Pilkada yatu keputusan KPUD mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. 

“ Paradigma berhukum di Mahkamah Konstitusi tentu tidak didmonisi pada aspek legisme, tetapi juga pertimbagan aspek rechtvinding dan pertimbangan hukum progresif, karena kapasitas keilmuan hakim konstitusi tidak seperti hakim-hakim di luar perdilan tersebut, dalam menilai objek gugatan tentu akan menggunakan teori-teori ilmu hukum lebih dari sekadar teori hukum positivisme, demi mencari hakekat roh demokrasi dan keadilan secara substasia di negeri ini,” sambung Abdul Aziz Hakim.

Hal untuk menjaga dan memelihara eksistensi lembaga yang diharapakan mengawal nilai-nilai demokrasi dan konstitusi di negeri ini (The Guardian of the democracy and Constitution). (Tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini