Baperda DPRD Halteng Desak Revisi Perda RTRW Dipercepat

Editor: Admin author photo
Ketua Bapemperda DPRD Halteng, Nuryadin Ahmad (Foto: Dir) 
WEDA - Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Halmahera Tengah (Halteng) mendesak Badan Perencanaan Pengembangan, Penelitian dan Pengenbangan Daerah (Bapedalitbangda) agar merampungkan dekumen revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Ketua Bapemperda DPRD Halteng, Nuryadin Ahmad mengemukakan, desakan perampungan dokumen revisi RTW itu karena sudah masuk dalam tahapan ekspose yang diputuskan dalam rapat,Salasa, (22/12/2020) kemarin.

"Rapat ini bagian dari upaya tim penyusun draf RTRW dalam rangka menyerap aspirasi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan draf RTRW sebelum penandatanganan persetujuan Substansi antara Kepala Daerah dan DPRD," katanya.

Sebab itu, Nuryadin berharap, semua pihak yang berkepentingan terkait dengan  RTRW tersebut, agar lebih proaktif. Sehingga proses penyusunan draf dokumen Perda RTRW segera disampaikan ke DPRD untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

"Saya secara pribadi menangkap semangat luar biasa yang disampaikan Bupati Halteng dalam arahanya saat pembukaan. Bahwa ada kepentingan daerah yang cukup besar dalam mendorong pendapatan daerah khususnya di sektor pertambangan,” ujarnya.

"Karena itu, dalam pemetaan pola ruang dan struktur ruang harus benar memperhatikan dan mengakomodasi kepentingan investasi baik di sektor pertambangan, maupun sektor lain seperti Pertanian, Perikanan dan Periwisata," tambahnya.

Nuryadin mengatakan, penetapan Kawasan, seperti Industri Teluk Weda yang dikelola PT IWIP yang sudah ditetapkan sebagai Projeck Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres 109 Tahun 2020 itu, menjadi peluang dan tantangan bagi daerah. Seperti regulasi maupun SDM, termasuk perda RTRW.

"Karena dalam RTRW itu akan mengatur kebutuhan ruang invesatasi, baik asing maupun investasi pemerintah maupun lokal,"ungkapnya.

Ia bilang, pihaknya berharap agar pada Januari 2021 mendatang,  Ranperda RTRW sudah bisa disampaikan untuk disahkan. Karena itu, dalam pekan ini Badan Legislatif (Banleg) akan mengundang Tim Penyusun Revisi Perda RTRW untuk membahas kesepahaman substansi antara Pemda dan DPRD.

"Setelah itu Pimpinan DPRD dan Bupati akan menandatangani  persetujuan substansi untuk dibawa ke pemerintah provinsi, agar mendapat Rekomendasi Gubernur. Yang selanjutnya dibawa ke kementerian ATR dan Bapenas, dievaluasi dan mendapat persetujuan akhir. Sebelumnya, ditetapkan menjadi Perda oleh DPRD," pungkasnya.(Dir)

Share:
Komentar

Berita Terkini