Bawaslu Nilai Pilkada Tikep Berjalan Aman, SALAMAT Layangkan Gugatan ke MK

Editor: Admin author photo
Ketua Bawaslu Tikep Bahrudin Tosofu 
TIDORE - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tidore Kepulauan menilai proses Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Tidore Kepulauan 9 Desember 2020 lalu berjalan demokratis, sukses, aman, dan lancar.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Tidore Kepulauan, Bahrudin Tosofu kepada Nusantaratimur.com di kantor KPU Wilayah setempat, Senin, 21 desember 2020. 

Ia mengatakan, selama proses pemilu berlangsung, Bawaslu tidak menemukan indikasi kasus money politik dan indikasi kecurangan pemilu seperti menggerakan ASN maupun kepala desa secara Terstruktur, Sistematis dan Massif atau TSM.

"Yang ada hanya beberapa oknum ASN melakukan pelanggaran politik, namun persoalan tersebut merupakan keterlibatan secara personal, dan telah diproses melalui Bawaslu tapi direkomendasikan ke KASN untuk ditindaklanjuti," katanya. 

Sementar terkait keterlibatan Kepala Desa, kata Bahrudin, terdapat dua indikasi keterlibatan, seperti kasus Kepala Desa Lifofa dan Kepala Desa Gita. Namun demikian setelah didalami, kasus itu tidak memenuhi unsur. 

 "Kalau soal keterlibatan ASN dan Kepala Desa secara Massif mungkin tidak ada, tetapi kalau secara personalitu ada. Jadi kasusnya lebih kepada soal pelanggaran netralitas ASN namun itu bersifat personal. Dan saat ini dari KASN sudah mengeluarkan lima rekomendasi untuk diberikan sanksi," ungkapnya.

Meski Bawaslu mengkalim gelaran hajatan demokrasi pada 9 Desember itu berhasil tanpa masalah atau kecurangan, namun tidak bagi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota Tidore Kepulauan, Salahudin Adrias dan Muhammad Djabir Taha. Pasalnya pasangan dengan akronium SALAMAT itu telah melayangkan gugatan ke Mahkama Konstitusi (MK) atas dugaan kecurang pemilu. 

Terlepas dari itu, Bahrudin menepis isu yang beredar terkait rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu ditujukan kepada Mahkama Konstitusi. Ia bilang, informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar.

 "Informasi yang beredar bahwa Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi atau edaran ke MK sesungguhnya itu tidak benar," ucapnya. 

Menurut ia, Bawaslu hanya bisa memberikan keterangan tertulis sesuai dengan pokok gugatan yang disampaikan oleh Paslon yang merasa dirugikan. 

"Soal gugatan di MK, kami dari Bawaslu tidak pernah mengeluarkan rekomendasi atau edaran, namun siapapun berhak melakukan Gugatan di MK," tutupnya.(Aidar)
Share:
Komentar

Berita Terkini