Besok DKPP Periksa Bawaslu Halut

Editor: Admin author photo
Ilustrasi
TERNATE - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atu DKPP akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 156-PKE-DKPP/Xl/2020 di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Senin besok, 14 Desember 2020 pada pukul 09.00 WIT.

Dalam sidang ini, DKPP akan memeriksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Halmahera Utara, yaitu Rafli Kamaluddin, Ahmad Idris dan Iksan Hamiru. Ketiganya diadukan oleh Joel B. Wogono. Dengan pokok aduannya,  mendalilkan para Teradu tidak meregister pelaporan yang dibuatnya dengan alasan tidak ditemukan unsur kerugian secara langsung dalam pelaporan tersebut.

Joel B. Wogono mengajukan permohonan itu terkait, penyelesaian sengketa pemilihan dengan obyek perkara surat keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara. 

Hal itu sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan IJmum, sidang ini akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Maluku Utara. 

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno mengatakan, sidang itu adalah mendengarkan keterangan Pengadu dan Teradu serta saksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan.

" DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," jelas Bernad dalam rilis yang diterima Nusantaratimur.com di Ternate, Minggu, 13 Desember 2020.

Bernad bilang, sidang itu akan ditayangkan langsung melalui akun media sosial milik DKPP. "Sidang kode etik DKPP bersifat terbuka, artinya masyarakat dan media dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan atau melalui live streaming Facebook DKPP, @medsosdkpp dan akun Youtube DKPP," katanya.

Selain itu, kata Bernad dalam sidang tersebut DKPP akan  menyiapkan antisipasi penyebaran Covid-19  dengan memfasilitasi tes rapid bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang. Tes rapid ini dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai.

"Bagi pihak yang mendapat hasil reaktif, kami wajibkan mengikuti sidang secara virtual di luar ruangan sidang," tutup Bernad  (tim/red)
Share:
Komentar

Berita Terkini