Bupati Halteng Minta Pempus Bangun Pelabuhan Ekspor-Impor di Kawasan Industri Teluk Weda

Editor: Admin author photo

 

Bupati Halteng Drs. Edi Langkara menghadiri Ekspose Rencana Detail Tata Ruang bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang bersama Badan Pertanahan Nasional

WEDA–  Bupati Halmahera Timur (Halteng) Edi Langkara meminta Pemerintah Pusat  mempercepat implementasi  Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang mengesahkan Kawasan Industri Teluk Weda masuk dalam Kawasan Strategis Industri Nasional atau KSIN.

Hal itu ditegaskan dalam rapat pembahasan Pembahasaan Pengesahan Kawasan Industri Teluk Weda terkait Ekspose Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional serta  Pemerintah  yang berlangsung kantor Bupati Halteng, Senin, 14 Desember 20220.

"Sehingga kawasan ini memiliki nilai strategis untuk memberikan konstribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara dan Indonesia secara umum," katanya .

Sebab itu Edi bilang, program rencana Nasional seperti pembangunan Bandara Weda agar percepat karena seluruh syarat administrasi dan teknis sudah dilengkapi sehingga dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi.


"Kami juga meminta keseriusan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan  dermaga pelabuhan ekspor-impor di wilayah Kawasan Industri teluk Weda Halmahera Tengah. Ini sesuai arah kebijakan pembangunan Nasional dalam RPJMN," ucapnya.


Selain itu kata Edi, pihaknya juga meminta keseriusan Pemerintah Pusat untuk mendorong infrastruktur dasar dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah sempat guna memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat yang tidak mendapatkan akses di wilayah Industri tersebut. Salah satunya adalah menjadikan wilayah Patani secara keseluruhan sebagai Kawasan perikanan terpadu di Maluku Utara. Karna di lihat dari letak geografis, potensi perikanan ini  memungkinkan.


"Karena hal itu selain memiliki nilai ekonomis dan bisa juga memiliki posisi yang bisa memberikan keuntungan. Karna di dukung oleh perpres No 54 tahun 2015 tentang wilayah perbatasan. Jadi Halteng itu memiliki dua keunggulan dalam akselerasi pembangunan negara yaitu sebagai wilayah perbatasan kemudian dan perpres nomor 103 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN)," ujarnya.


Karena itu lanjut Edi,  kementerian atau lembaga terkait agar dapat memperhatikan Perpres wilayah Tata Ruang perbatasan tersebut. Karena sesuai Dana transfer bantuan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) itu hanya di terdapat satu kecamatan.

"Sementara ada 4 Kecamatan yang berada di wilayah perbatasan antara Negara tersebut. Antara lain, kecamatan Pulau Gebe, Patani, Patani Utara dan Kecamatan Patani Timur," ucapnya.

Edi berharap, agar Pemerintah  Pusat juga memberikan ruang kepada pemda secara proporsional  dalam pembiayaan lewat APBD Provinsi. Karena menurutnya, Halteng juga memberikan konstribusi secara regional di Maluku Utara cukup tinggi tetapi tidak mendapatkan proporsi pembiayaan pembangunan APBD ke wilayah tersebut.


"Padahal ini adalah amanat yang telah diamanatkan oleh Perpres agar Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi ikut memperhatikannya. Sebab dalam amanat undang-undang perencanaan pembangunan nasional nomor 25 tahun 2004 itu pembangunan terintegrasi. Ini menjadi amanat Pemerintah Pusat agar terintegrasi antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten," tandasnya.


Sementara itu, Kepala BAPELITBANG Kabupaten Halteng Salim Kamaluddin mengatakan, dalam penyusunan materi Teknis Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar Kawasan Industri Teluk Weda itu, juga merupakan amanat Peraturan Daerah atau Perda nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) .


"Seperti hal-hal strategis yang mendapat perhatian Infrastruktur, Pariwisata, Ekonomi, Pendidikan dan Pemukiman serta sosial budaya. Hal ini yang kemudian menjadi sebuah konsep yang di buat untuk sesuai dengan tipologi dan letak strategis wilayah ini agar sesuai dengan kearifan lokal," ujarnya.


Selanjutnya dalam penyusunan Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) itu kata Salim, sudah termuat pendanaan anggaran pembangunan yang di bagi secara proporsional dan itu merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat (Pempus) serta  Pemerintah Daerah.

"Rencana pembangunan ini akan di mulai di tahun depan pada tahun 2021-2040. Dengan rencana penganggaran yang akan di danai oleh APBN sebagaimana arahan yang telah termuat di dalam RDTR ini kurang lebih Rp. 435.750.000.000. Sedangkan partisipasi APBD kurang lebih Rp147.750.000.000. Di tahun pertama 2021," katanya.

Selain itu menurut Salim, terkait rencana penimbunan pemanfaatan areal di kawasan 4 Desa yang ada di kecamatan Weda Utara yakni Desa Sagea,Kiya, Fritu dan Desa Wale, pembangunannya itu kurang lebih 98,02 hektar. Namun karena bertambahnya luas areal tersebut maka menjadi 168,20 Hektar. Sedangkan untuk perkebunan, bertambah menjadi 2.233,51 hektar, sedangkan untuk pemukiman 644,65 hektar serta yang lain-lainnya 4,7 hektar.

"Pembangunan ini dengan tujuannya mewujudkan kawasan yang layak huni, ramah lingkungan demi terwujudnya pemenuhan kebutuhan Industri sekitar Teluk Weda yang berkelanjutan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pengembangan Perikanan, Kelautan, Pertanian, Pariwisata berbasis mitigasi bencana," tandasnya.

"Dan untuk pagu indikatif yang di rencanakan, wilayah ini memiliki beberapa  masalah kawasan perencanaan dengan potensi yang tersedia, yaitu lahan pertanian, lahan perkebunan kemudian kawasan industri Daerah wisata Sagea kemudian serta potensi perikanan di wilayah-wilayah Patani," tambahnya. (Dir)


Share:
Komentar

Berita Terkini