Iswan Salim: DPRD Tak Punya Dasar Tolak Ranperda APBD-P Tikep

Editor: Admin author photo
Iswan Salim Presidium Somasi. 

TIDORE - Sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan yang menolak Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD-P 2020 itu dinilai merugikan DPR sendiri.

Hal tersebut, diungkapkan Iswan Salim Presidium Somasi, kepada sejumlah wartawan di Tidore. Rabu, 2 Desember 2020

Iswan mengatakan, penolakan Ranperda itu, hanya karena DPRD sengaja mengulur- ulur waktu dengan alasan tidak mendasar. Pasalnya menurut Ia, penolakan tersebut, dengan dalih, belum lengkapnya laporan pertanggungjawaban covid-19. 

"Kalau hanya dengan alasan laporan pertanggungjawaban covid-19 yang belum disampaikan ke DPRD yang kemudian dibuat pembenaran untuk menolak APBD-P, justru sangat merugikan DPRD sendiri. Betapa tidak, DPRD akan dinilai tidak sungguh-sungguh memikirkan nasib masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Bagaimana mungkin kegiatan yang diformulasikan dalam APBD-P untuk penanganan dampak covid-19, tidak mendapat dukungan dari wakilnya. Rakyat akan mempertanyakan komitmen dan kredibiltas mereka. Ini yang sungguh sangat kami sesalkan," Tegas Iswan.

Iswan mengemukakan, ABPD yang diusulkan Pemkot tersebut merupakan instrumen publik untuk meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kerana dengan APBD-P itu, Pemerintah dan DPR bisa menjamin terciptanya lapangan kerja, mengurangi kemiskinan dan mempersempit kesenjangan sosial.

 "Mestinya APBD-Pitu di desain dengan baik sehingg secara langsung bisa membantu masyarakat, terutama yang paling lemah dan miskin," jelasnya.

Yang harus dipahami, kata Iswan, kewajiban Pemerintah Daerah menyampaikan Pertanggungjawaban keuangan ke DPRD, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 itu, paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran dimulai. 

"Itu artinya kalau dilihat normatifnya sampai bulan Juni 2021 baru Pemda menyampaikan LPJ.  Belum hari ini, jadi buat apa dipaksa meminta pertanggunggawaban SKPD, sementara belum saatnya, saat ini masih bulan Desember, masih ada 7 bulan lagi untuk Pemda menyelesaikan pekerjaannya," katanya.

"Jadi biarkan pemerintah bekerja untuk penanganan covid yang sementara masi berlangsung. Kalau saat ini kewajiban menyampaikan laporan adalah masih ditingkat internal Pemda antara PA kepada PPKD, belum ke DPRD, waktunya masi terlalu jauh," tambanya.

Iswan bilang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang telah di derivasi kedalam Permendagri Nomor 39 Tahun 2020. Dimana kepala daerah wajib mengambil kebijakan keuangan dengan Peraturan Walikota berkaitan dengan penanganan covid-19. "Ini situasi darurat perlu ada langkah cepat dan terukur dari Pemda, jadi tanpa persetujuan DPRD, Pemda tetap mengambil langkah kebijakan keuangan di stuasi ini," katanya

Jadi kalau DPRD menolak Ranperda itu, sambung Iswan,  justru sangat merugikan, karena pelaksanaan perubahan APBD bisa ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

 "Kalau Perwali, tidak perlu ada evaluasi dari Provinsi, kalau hari ini Perwali jadi, besok sudah kita laksanakan kegiatan untuk penanganan covid-19 terutama berkaitan dengan kebijakan penanganan dampak sosial dan ekonomi yang menimpa masyarakat kita," tutup Iswan.(Aidar).

Share:
Komentar

Berita Terkini