Menurut Ia, desakan pelunasan hutang tersebut agar tidak membebankan pemerintah yang baru saat transisi kekuasaan dari Wali Kota lama ke Walikota terpilih pada 2021 mendatang.
“Mestinya tahun ini, pemerintah sudah harus menghitung hutang tersebut dan hanya tersisa sedikit untuk pembayaran multi years,” ujarnya kepada sejumlah awak media di Ternate, Selasa, (29/12/20).
Sebab kata Ia, dalam perda kontrak kerja sama atau MoU antara Pemkot dan DPRD itu, di tahun 2021
pembayaran multi years sudah harus terselesaikan.“Dengan penyelesaian
pembayarannya selama tiga tahun mulai dari 2019 sampai dengan 2021,”
ujarnya.
“Beban yang harus diselesaikan oleh Pemkot untuk anggaran multi years itu berkisar Rp 40 miliar lebih dari total keseluruhan Rp 94 miliar,” tutupnya. (alfian)