Komisi I DPRD Kota Ternate Pertanyakan Keterlambatan DK Pulau Hiri

Editor: Admin author photo
Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Muchtar Bian.
TERNATE- Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Muchtar Bian mempertanyakan keterlambatan pencairan Dana Kelurahan (DK) tahap II yang belum direalisasikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate.

Menjelang akhir tahun 2020 sejumlah program dan kegiatan jelang akhir masa jabatan Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman salah satunya adalah DK tahap II Kecamatan Pulau Hiri belum dicairkan BPKAD Kota Ternate,” ungka Muchtar Bian ketika di konfirmasi wartawan media ini, Selasa 22 Desember 2020.

Menurut Muchtar Bian masalah seperti ini harusnya ada perhatian serius dan khusus dari Pemkot Ternate dalam hal ini Camat dan BPKAD Kota Ternate. 

"Saya yakin mungkin belum dilakukan pencairan DK tahap dua di kecamatan tersebut, disebabkan karena laporan pertanggung jawaban tahap pertama belum selesai, sehingga tahap kedua pun masih tertahan," tukasnya.

"Jadi ini kembali di pemerintah masing-masing wilayah tersebut baik lurah maupun camat, kalau satu kelurahan yang melakukan kesalahan atau belum menyelesaikan LPJ tersebut maka akan mempengaruhi kelurahan yang lainnya," tandasnya.

Untuk itu, kata Muchtar, pihaknya meminta camat pulau hiri agar segera lakukan pemantauan dan juga serius menangani masalah tersebut, ditakutkan jangan sampai ada temuan  BPK.

"Karena itu harus benar-benar diteliti," tuturnya

Ia bilang, DK tahun ini bukan hanya dipantau oleh Kemenkeu saja, namun kemendagri juga sudah turun melakukan pengawasan. Itu sebabnya Pemkot Ternate harus serius.

"Kalau 2019 lalu belum terlalu ketat dilakukan pengawasan, tapi sekarang sudah diperketat, otomatis pemerintah harus teliti dan hati-hati jangan sampai terjadi temuan dari BPK,"pungkasnya. (alfian/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini