Komisi III DPRD Halteng Ajak Warga Patani Tolak PT. Putra Putri Attamari

Editor: Admin author photo
Munadi Kilkoda (Istimewa)
TERNATE - Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Munadi Kilkoda, mengajak masyarakat Kecamatan Patani Barat, menolak perusahan kayu  PT. Putra Putri Attamari yang bakal beroprasi di hutan wilayah setempat.

Ia mengatakan, kehadiran perusan tersebut hanya akan berakibat fatal pada lahan perkebunan warga, saat aktifitas pembongkaran hutan dan penebangan kayu berlangsung.

"Jadi hutan di Patani Barat itu tidak cocok untuk perusahan kayu, karena mengancam kebun dan tanaman warga khususnya di Patani Barat," ujarnya saat disambangi Nusantaratimur.com, di Weda, Jumat, (25/12/20)

Apalagi menurut Munadi, dari banyak pengalaman, kewajiban reboisasi hutan pasca opersasi pembatatan hutan oleh perusahan, hanyalah janji belaka atau cerita bohong.

"Dan kerja-kerja perusahan kayu itu hanya buat jalan-jalan tikus,’" cecarnya.

Sebab itu Munadi meminta, masyarakat tidak terpancing dengan dibukanya akses jalan oleh perusahan, namun baiknya melihat resiko dan ancaman terhahadap  perkebunan dan lingkungan. 

"Jadi jangan sekedar menerima karna ada kepentingan membuka akses jalan tani. Mana (ada) perusahan kayu yang sungguh-sungguh bikin jalan Tani? palingan perusahan hanya bikin jalan loging saja,’’ katanya.

Munadi menyatakan, perusahan PT.Putra Putri Attamari yang akan beroprasi itu, belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sebab itu pihaknya berharap, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara tidak mengeluarkan izin opersasi perusahan persebut.

"Jadi Kadis Kehutanan Provinsi jangan mengeluarkan kebijakan yang menabrak Rencana Tata Ruang Wilaya (RTRW) yang di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah," tegasnya.

Anggota DPR Fraksi Nasdem itu juga meminta, Kadis Kehutanan Provinsi tidak asal-asalan dalam menerbitkan izin perusahan kayu yang  bakal beroprasi di wilayah Patani Barat tersebut.

"Kalaupun Dishut mengeluarkan izin, makan kami meminta materi Amdalnya agar dipresentasi atau disosialisasikan ke Kecamatan Patani Barat supaya masyarakat juga bisa mengetahui Amdal dari perusahan tersebut," pintanya.

Sementara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, M.Syukur Lila, saat dikonfirmasi Nusantaratimur.com melalui sambung telepon dan pesan singkat belum merespon usaha konfirmasi tersebut. (Dir)

Share:
Komentar

Berita Terkini