Konoras Semprot POSBAKUMADIN, Tim Hukum PERADI Bakal Polisikan Rusdi Bahmid

Editor: Admin author photo

Muhammad Konoras, Ketua DPC Peradi Maluku Utara
TERNATE - Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Maluku Utara (Malut) Muhammad Konoras angkat bicara terkait  sorotan Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUMADIN) terhadap pelantikan dan pengambilan sumpah advokat Wali Kota Ternate Burhan Abdurahman. 

" Bagi saya semestinya organisasi seperti POSBAKUMADIN harus mengurus dirinya sendiri dan tidak perlu mengurus dapur orang lain," tegas Konoras dalam rilis yang terima nusantaratimur.com di Ternate, Rabu 16 Desember 2020.

Konoras menyatakan, perlu dipahami bahwa pengangkatan dan pelantikan serta pengambilan sumpah advokat baru di depan sidang terbuka Ketua Pengadilan Tinggi itu adalah hak sepenuhnya organisasi PERADI  sesuai  syarat-syarat. Baik ditentukan dalam undang-undang maupun ketentuan peraturan yang dikeluarkan PERADI.

" Oleh karena itu, maka sangat lucu dan aneh kalau organisasi lain seperti POSBAKUMADIN menyoroti perihal Pelantikan DR . Burhan Abdurahman, SH. MM, sebagai Advokat muda," cecarnya.

Konoras menjelaskan organisasi Advokat PERADI itu dibentuk berdasarkan versi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo Putusan MK nomor 014 / PUU IV / 2006 tertanggal 30 November 2006 yang menyatakan bahwa, hanya PERADI  sebagai wadah tunggal yangg memiliki  8 kewenangan. Salah satunya adalah menyeleksi Advokat para sarjana hukum untuk menjadi Advokat baru dan menguji kemampuan para sarjana tersebut menjadi advokat. 

" Jadi kalau organisasi POSBAKUMADIN mempersoalkan pelantikan Burhan Abdurahman sebagai advokat yang notabene masih berstatus Walikota itu, (sebenarnya) telah berakhir masa jabatannya paska penetapan KPU atas kemenangan pihak lain dalam Pilwako. Maka Burhan Abdurahman dapat dikualifisir sebagai orang yang melaksanakan sisa akhir tugas," sambung Konoras.

" Dan yang paling terpenting adalah POSBAKUMADI Nharus  mampu  membedakan Burhan Abdurahman sebagai pribadi dan Burhan Abdurahman selaku walikota," tambahnya.

Karenanya, kata Konoras pelantikan Burhan Abdurahman oleh DPN PERADi itu adalah selaku pribadi dan atau bukan  sebagai Walikota. Untuk itu, ungkap pengacara senior ini bahwa sebelumnya DPN Peradi telah meminta kepada Burhan Abdurahman agar membuat surat pernyataan kalau ingin dilantik sebagai Advokat. Dan itu sudah dipenuhi olenhnya dalam bentuk surat pernyataan.

"Jadi organisasi diluar PERADi jangan terlalu bernafsu untuk mengurus dapur orang lain yang terkesan tidak bermatabat dan tidak beretika," semprot Konoras.

Dia menambahkan POSBAKUMADIN sebagai lembaga hukum non pemerintah wajib tunduk dan taat pada peraturan organisasinya sendiri bukan malah mengurus kepentingan organisasi orang lain. 

"Lebih lucu lagi adalah Rusdi Bahmid dengan hanya membaca surat Ketua Pengadilan Tinggi tanpa mengkroscek kebenarannya, lantas menyatakan bahwa PERADI telah melantik advokat dibawah umur, ini adalah fitnah yang keji," tandasnya.

Sebab itu, kata Konoras, tim Hukum PERADI telah mempertimbangkan untuk melaporkan Rusdi Bahmid ke polisi jika tidak meminta maaf.
"Karena ini telah memfitnah organisasi PERADI," tutupnya. (Tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini